Buruh Penolak Omnibus Law Berdatangan di depan Gedung DPRD Jatim

Massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya mulai berdatangan. Unjuk rasa ini bagian dari aksi nasional mengawal gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja serta mendesak Joko Widodo Presiden agar segera menerbitkan PERPPU untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pantauan suarasurabaya.net, Jalan Indrapura depan Gedung DPRD Jatim dilakukan rekayasa lalu lintas. Ruas jalan sisi selatan khusus dipersiapkan sebagai tempat para pengunjuk rasa. Sehingga, para pengendara tetap bisa melintas lewat ruas jalan sisi utara. Pengamanan dilakukan oleh aparat gabungan TNI/Polri di sekitar massa. Gedung DPRD Jatim juga dilindungi pagar berduri.

Jazuli Sekretaris KSPI Jatim bilang, aksi demonstrasi KSPI di Jawa Timur kali ini selain untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law, juga untuk merespon penetapan UMP tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur yang hanya naik Rp100 ribu.

Aksi demonstrasi ini membawa tiga tuntutan utama:

1. Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Presiden RI agar segera menerbitkan PERPPU untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

2. DPRD Provinsi Jawa Timur agar dapat memfasilitasi audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait SE Menaker tentang Penetapan Upah Minimum dan terkait penolakan buruh terhadap UU (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja.

3. DPRD Provinsi Jawa Timur agar mendesak Gubernur Jawa Timur untuk melakukan review terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, karena keputusan Gubernur tersebut tidak memenuhi azaz kemanfaatan. (bid/tin)