MPR: Peningkatan Peran Perempuan di Parlemen Perlu Dukungan Semua

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI menilai penguatan kebijakan afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen memerlukan gerakan yang didukung semua pihak.

“Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas terkait peran perempuan di berbagai bidang, termasuk di parlemen, perlu sebuah gerakan yang bisa mendobrak budaya patriaki yang menjadi pemahaman umum masyarakat saat ini,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (29/10/2020).

Menurut Lestari, seringkali kapasitas perempuan sudah memadai untuk duduk di parlemen, tetapi tidak didukung lingkungan sehingga justru mendorong perempuan enggan berpartisipasi dalam pemilu.

Untuk itu, dukungan semua pihak dalam mendukung peningkatan peran perempuan di berbagai bidang, termasuk di parlemen, dinilainya sangat penting.

Partai politik dan pemerintah, ujar Lestari, harus berkomitmen untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen lewat revisi sejumlah kebijakan.

“Pemerintah mungkin bisa menjadikan jumlah perempuan dalam satu fraksi di parlemen sebagai salah satu persyaratan yang menentukan besaran alokasi dana untuk partai politik,” kata Lestari.

Selain itu, pendidikan politik dirasa perlu, di antaranya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai bidang, termasuk keanggotaan perempuan di parlemen.

Menurut dia, kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen mendesak untuk diwujudkan karena keragaman perspektif dalam pembentukan sebuah kebijakan, termasuk perspektif perempuan, sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Sementara dari sisi kapasitas perempuan, ia berpendapat masih diperlukan peningkatan pengetahuan dalam bidang politik agar perempuan di parlemen tidak sekadar untuk pemenuhan persyaratan semata. (ant/ang)