Presiden Dorong Pengendalian Inflasi untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Joko Widodo Presiden mengatakan, di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, kebijakan pengendalian inflasi harus mengarah pada titik keseimbangan, sekaligus memberikan stimulus pada produsen supaya tetap bisa berproduksi.

Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas permintaan dan penawaran, supaya tidak menimbulkan tekanan pada harga-harga, waktu perekonomian nasional mulai pulih dan daya beli masyarakat kembali normal.

Penekanan terkait upaya pengendalian inflasi itu disampaikan Jokowi, dalam forum Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020), secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta.

“Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga,” ujarnya.

Selain upaya pengendalian harga, Presiden bilang pengendalian inflasi juga harus bisa menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, dan dukungan pada sektor UMKM.

Khusus untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat, kata Jokowi sudah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer.

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, dan Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM.

Dengan berbagai skema bantuan tersebut, Presiden berharap konsumsi rumah tangga dan permintaan barang/jasa meningkat, sehingga mendorong tumbuhnya penawaran atau pasokan.

Pada kesempatan itu, Presiden memerintahkan pemerintah daerah memperkuat kebijakan pemerintah pusat, dengan mempercepat realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi serta sektor UMKM.

“Saya sudah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian mau pun produk-produk UMKM,” tegasnya.

Jokowi juga meminta para kepala daerah memastikan ketersediaan data informasi yang akurat, untuk mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, Presiden menginstruksikan pemerintah daerah untuk membangun optimisme masyarakat, terkait penanganan pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin kalau seluruh pihak bersinergi dengan baik, krisis di Tanah Air segera berlalu dan kondisi perekonomian nasional berangsur membaik.(rid/dfn/ipg)