Kondusif, Massa Getol Akhiri Aksi Menyanyikan Indonesia Raya dan Membaca Pernyataan Sikap

Massa aksi unjuk rasa gabungan elemen buruh, mahasiswa, petani, dan rakyat miskin kota dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim berlangsung kondusif.

Sepanjang aksi di depan Gedung Negara Grahadi, semua massa duduk mendengarkan orasi dari masing-masing perwakilan organisasi yang terlibat dalam aksi kali ini.

Sesuai dengan komitmen massa Getol sejak awal, mereka hanya akan menyampaikan aspirasi di depan Gedung Negara Grahadi tanpa melakukan tindak kekerasan maupun anarkis.

Secara bergiliran orator menyampaikan bagaimana massa Getol Jatim telah menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI berkaitan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Massa aksi lantas menutup aksinya dengan menyanyikan Indonesia Raya lagu kebangsaan Indonesia, lalu bersama-sama menyatakan Pernyataan Sikap Getol Jatim.

Adapun poin-poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap itu, di antaranya Massa Getol menuntut kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pembatalan UU Cipta Kerja.

Poin kedua mereka menuntut penyusutan secara tuntas tindakan represif terhadap massa aksi di seluruh Indonesia, dan meminta Presiden dan DPR RI menuntaskan pelanggaran HAM.

Ketiga, mereka mengecam surat imbauan terhadap sosialisasi perkuliahan daring dan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Menurut mereka surat imbauan itu tidak demokratis karena melarang mahasiswa berekspresi.

Keempat, mereka mewujudkan independensi dunia kependidikan, lalu kelima mereka meminta pemerintah segera mengesahkan Undang-undang PKS, dan keenam meminta pemerintah mencabut Undang-Undang ITE.

Tuntutan ketujuh dalam pernyataan sikap Getol ini, mereka meminta pemerintah dan DPR RI menjalankan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat tanpa harus tergantung pada investasi asing.

Terakhir, mereka menuntut pemerintah dan DPR RI mewujudkan demokrasi sejati di Indonesia.(den/iss)