Warga Kejawan Lor Curhat ke Machfud Arifin, 30 Tahun Tidak Dapat Bantuan dari Pemkot

Tiani warga Kejawan Lor RT 1, RW 2, mengaku sudah 30 tahun berharap bantuan dari pemerintah kota tapi sampai sekarang tidak pernah dia dapat. Dia curahkan keluhannya itu kepada Machfud Arifin Calon Wali Kota Surabaya Nomor Urut 2, Sabtu (17/10/2020).

“Selama 30 tahun saya nggak dapat bantuan apa-apa, suami saya nelayan sekarang sudah tua, dulu saya pembantu rumah tangga 18 tahun, penghasilan Rp30 ribu sehari tapi cukup saya nikmati, anak dua dan menantu satu,” ujar Tiani kepada Cawali yang akrab disapa MA itu.

Selama 30 tahun menunggu itu, dia sama sekali tidak pernah mendapat bantuan seperti BLT, MBR, dan BPJS gratis. Dia pernah 3 tahun ikut BPJS dengan iuran Rp100 ribu selama sebulan, tapi karena kondisi keuangannya makin sulit, dia tidak pernah bayar lagi.

“Sudah enggak mampu bayar (BPJS) lagi, penghasilan sekarang hanya Rp50 ribu sehari buat makan orang 5. Anak saya sudah dirumahkan sejak ada covid-19, terus kenapa saya enggak dapat bantuan apa-apa?” Tanya Tiani.

Bantuan masyarakat terdampak covid-19 dari Pemkot Surabaya, kata Tiani tak pernah rasakan. Padahal, keluarganya sangat terdampak, sejak covid-19 kehidupan ekonominya semakin terpuruk. Dia mengaku sangat kecewa dengan Pemkot Surabaya.

“Saya berharap ada perubahan, mudah-mudahan pak Machfud Arifin menang, saya hanya berharap ke pak Machfud dan pak Mujiaman,” ujarnya.

Ishaq Umar Ketua RT 1 Kejawan Lor bilang, memang ada beberapa warganya yang tidak pernah tersentuh bantuan sama sekali dari Pemkot Surabaya. Padahal, beberapa kali dia sudah mengajukan, tapi bantuan itu tidak turun.

“Ada beberapa warga sini enggak pernah merasakan bantuan pemkot, padahal sudah saya ajukan, enggak tahu kenapa kok selalu dilewati,” ujarnya.

Mendengar curhatan warga itu Machfud Arifin mengaku iba. Menurutnya, Pemkot Surabaya belum sepenuhnya hadir saat masyarakat membutuhkan bantuan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang seharusnya mendapat bantuan malah dilewati.

“Yang sering dapat itu-itu saja. Pelayanan kesehatan dan BPJS juga sama,” katanya.

Arek Ketintang Surabaya itu memandang, perlu ada perubahan sistem di masa mendatang. Dibutuhkan sarana teknologi penataan dari bawah. Dimulai dari RT/RW dan kelurahan. Dengan teknologi, pelayanan masyarakat bisa maksimal.

“Juga terkait penanganan stunting, ini sangat erat masa di kandungan, kita harus tahu warga saya yang hamil itu harus terlacak, sama kayak covid-19 itu, warga yang meninggal juga harus tahu supaya ngurus akte kematian nggak ribet,” kata Mantan Kapolda Jawa Timur ini. (den/dfn)