Unjuk Rasa di Gedung DPRD Mojokerto Diwarnai Kericuhan

Aksi menolak disahkannya Omnibus Law dari ratusan orang yang tergabung dari aliansi Mahasiswa Mojokerto bersama masyarakat melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Kota/Kabupaten Mojokerto pada Kamis (8/10/2020), diwarnai kericuhan.

Kericuhan terjadi setelah ratusan aliansi Mahasiswa bersama masyarakat melakukan demo penolakan di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto di Jalan Ahmad Yani tepatnya depan Alun-alun Kota Mojokerto.

Sekitar pukul 14.00 WIB ratusan aliansi mahasiswa dari PMII, GMNI, HMI, BEM dan juga masyarakat bergeser ke kantor DPRD Kota Mojokerto di jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.

Sama halnya dengan aksi di depan DPRD Kabupaten Mojokerto, mereka menuntut DPRD Kota Mojokerto untuk ditemui dan dilakukan penandatanganan MOU yang sama.

Berdasarkan laporan Fuad Maja FM, saat negosiasi dengan sejumlah koOrdinator lapangan aksi, tiba-tiba diduga ada oknum aparat kepolisian yang memancing kericuhan seketika. Terlebih anggota dewan Kota Mojokerto tak kunjung menemui ratusan aksi massa.

Dilain sisi, kericuhan diperparah saat terdapat oknum pihak kepolisian berusaha merebut ban bekas yang rencananya akan dibakar oleh massa. Tak sekali, kericuhan saling dorong dan lemparan boto juga kayu terjadi beberapa kali antara masa aksi dan aparat kepolisian. Bahkan, aksi ratusan massa untuk menolak pengesahan Omnibus Law sempat terhenti lantaran tak kunjung kondusif.

“Untuk kericuhan pertama tadi saya tidak tahu, yang kedua tadi ada teman-teman dari mahasiswa ingin berorasi. Kemudian ada oknum polisi yang datang dan langsung mendorong, menendang sahabat-sahabat PMII,” ungkap Ulul Absor Kordinator Aksi Dari perwakilan Massa dari Pengurus Cabang PMII Mojokerto di sela-sela aksi.

Kata dia, kericuhan terjadi lantaran adanya penyusup dalam barisan massa. Akibat ulah oknum tersebut, sempat terjadi beberapa kali chaos (kekacauan) hingga tarik-menarik sejumlah orang di tengah jalan. Hanya saja kekacauan tak berlangsung lama, aparat kepolisian dan mahasiswa berusaha untuk meredam kondisi yang sempat memanas.

“Sempat chaos, tapi bisa dikendalikan sahabat-sahabat PMII. Tidak ada mahasiswa juga yang diamankan,” tandas Ulul.

Sementara itu, Ikwanul Qirom Ketua Pengurus Cabang PMII Mojokerto juga membenarkan jika sempat terjadi chaos. Selain adanya dugaan oknum yang sengaja membuat chaos, ia mengatakan kekacauan juga lantaran membludaknya massa dan kurangnya pengkordiniran beberapa komunitas maupun masyarakat.

“Untuk kericuhan tadi bukan dari organisasi mahasiswa, jadi ketika kita mundur berdiskusi bersama beberapa ketua untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam gedung DPRD Kota, tapi dari kalangan masyarakat tadi yang belum tau tentang settingan kita jadinya chaos,” beber Ikwanul.

Pihaknya sampai saat ini, masih terus di depan Kantor Pemerintahan Kota Mojokerto. Bahkan ratusan mahasiswa juga memblokade Jalan Gajahmada yang merupakan jalur protokol.

“Kami akan tetap bertahan di sini, sampai dewan ada yang keluar menemui kami,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konformasi resmi dari pihak kepolisian terkait kericuhan yang sempat terjadi di depan Gedung DPRD Kota Jalan Gajah Mada nomor 145.

Hingga sore ini ratusan aliansi mahasiswa masih bertahan di lokasi dalam menyampaikan penolakan Omnibus Law.(fad/tin)