Juliari Batubara Menteri Sosial akan berkunjung ke Surabaya untuk meluncurkan program beras sosial di kecamatan Gayungan bersama Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, besok, Rabu (7/10/2020).
Abdul Malik Ketua DPD Kongres Advokasi Indonesia (KAI) Jatim menyoroti acara tersebut mengingat situasi di tengah pandemi Covid-19 yang juga berdekatan dengan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti.
Malik mengatakan, program itu sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, 23 September lalu. Malik mengaku heran, kenapa program itu diluncurkan lagi di Surabaya.
”Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala? Kan, nama-nama penerima dari progam keluaga harapan (PKH) sudah ada,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (6/10/2020).
Malik juga bilang, belakangan ini muncul klaster Covid-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kemensos salah satunya.
”Ada sejumlah acara dengan Bu Risma, saya khawatir beliau tertular, juga warga yang datang ke acara itu,” ujarnya.
Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial itu. Mengingat momen ini di tengah masa kampanye Pilwali Surabaya, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah satu calon.
”Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujar Malik.
Malik mengkhawatirkan itu karena belakangan ini, menurutnya, muncul dugaan keberpihakan Pemkot Surabaya kepada salah satu pasangan calon di Pilwali Surabaya 2020: Eri Cahyadi-Armuji.
“Sejak penyerahan rekomendasi di Taman Harmoni, di jam kerja, juga pemasangan foto Risma di baliho-baliho Eri-Armuji. Ini sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tapi Risma tidak mau hadir untuk memberikan penjelasan,” ujarnya. (den/ang)
NOW ON AIR SSFM 100
