Jonahar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jatim mengatakan, target nasional penuntasan pemetaan tanah lewat program Tri Juang yang diluncurkan di Jatim hari ini, pada 2025.
Sedangkan untuk tingkat Provinsi, kata Jonahar, semua kepala daerah telah bersepakat akan menuntaskan pemetaan melibatkan bupati/wali kota, kepala desa, dan Camat ini tuntas pada 2024.
“Kemarin kami sudah di Bojonegoro dan Gresik. Pak Bupati Gresik sudah mengumumkan, 40 desa sudah siap deklarasi, siap membantu,” ujarnya dalam Rakor di Grahadi, Jumat (25/9/2020).
Selain itu, dia juga sudah mendapatkan kesepakatan dari Bupati Kediri yang bahkan sudah memberikan porsi anggaran dari APBD Kabupaten Kediri 2020 senilai Rp200 juta untuk pelaksanaan 2020.
Salah satu masalah yang akan dituntaskan dengan pemetaan petak/bidang/persil tanah ini adalah batas wilayah desa di setiap Kabupaten yang selama ini belum tertata rapi.
Dia mencontohkan yang sudah dilakukan BPN Jatim dan jajaran Kantor Pertanahan di wilayah Lamongan. Di dua desa di sana akhirnya ditemukan ada perbedaan mencolok antara batas desa lama dengan yang baru.
“Ini yang merah batas desa lama, cokelat ini batas desa baru. Ternyata ada perbedaan. Ini salah satu contoh yang sudah terpetakan secara rapi. Kami tidak mengukur batas desa tapi mengukur persil ke persil sampai ketemu batas desanya,” kata Jonahar.
Detail pengukuran dari satu persil ke persil lain inilah yang sebelumnya dia bilang sangat menyulitkan bila harus dilakukan sendiri oleh petugas BPN dan Kantor Pertanahan yang ada.
“Dengan adanya sinergi ini, ke depan akan ketahuan, si A misalnya, luas kavlingnya sekian, ada di tata ruang zona hijau, kuning, atau lindung dan sebagainya. Terus penggunaan untuk apa? Bila perlu sampai listriknya, wattnya berapa, namanya dan sebagainya,” katanya.
Melalui pemetaan setiap persil yang ada di desa dibantu pengampu yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dibantu pengampu dari Kecamatan, juga dari pemkab/pemkot, setiap kavling yang terpetakan akan merangkai menjadi satu desa/kelurahan.
“Lalu desa/kelurahan akan terangkai menjadi kecamatan. Lalu setiap kecamatan akan merangkai satu kabupaten/kota dan terangkai satu provinsi. Nanti, se-Jatim, insyaallah semua bidang tidak akan lepas dari peta kami,” katanya.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengaku berterima kasih kepada Menteri ATR/BPN yang telah memilih Jatim sebagai lokasi peluncuran program Tri Juang ini.
“Terima kasih bahwa launching pola tri juang pertama dilaksanakan di Jatim. Tentu kepada para Kakanwil BPN se-Indonesia juga kami sampaikan, terima kasih memberikan kesempatan kepada kakanwil BPN di Jatim untuk memulai pola Tri Juang sebagai bagian memberi penguatan status hukum atas penguasaan tanah, bidangnya, dan seterusnya sehingga menjadi sumber harapan baru di tengah pandemi Covid-19,” katanya.(den/tin)