Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan DKI Harus Ditingkatkan Terkait PSBB

Saleh Partaonan Daulay anggota Komisi IX DPR RI menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.

“Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat,” ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Awalnya, Saleh menduga bahwa kebijakan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, dia mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas.

“Belakangan, Jokowi Presiden malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, pak Airlangga ( Menko Perekonomian) menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil,” jelasnya.

Saleh berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

“Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya,” kata dia.

“Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?,” ujar Saleh mempertanyakan.(faz/bid)