Kemensos Gandeng Dua Perusahaan Jasa Transporter untuk Distribusikan Bantuan Beras

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog), sudah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH), di seluruh Indonesia.

Total beras Bulog kualitas medium yang akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan terhitung mulai Agustus sampai Oktober mencapai 450 ribu ton, dengan target penerima 10 juta peserta PKH.

Setiap keluarga penerima manfaat berhak mendapatkan 45 kilogram beras yang terbagi dalam dua kali penyaluran.

Untuk menjangkau masyarakat penerima bantuan, Kemensos dan Bulog bekerja sama dengan dua perusahaan jasa distribusi, yaitu PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT. Dos Ni Roha (DNR).

Pernyataan itu disampaikan Juliari Batubara Menteri Sosial, di sela rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 serta isu-isu aktual , Kamis (3/9/2020), di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kami sudah menggandeng dua mitra transporter yang juga mitra-mitra Bulog. Jadi, berasnya kan bukan dari Jakarta semua. Jadi, beras yang ada di gudang-gudang Bulog daerah disalurkan ke titik-titik bagi yang sudah disepakati antara penerima dengan transporter dan Dinas Sosial,” ujarnya.

Titik bagi itu, lanjut Juliari, bisa di Kantor Rukun Warga (RW), atau di tempat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Juliari minta ada kerja sama mutual antara transporter dengan dinas sosial di seluruh 514 kabupaten/kota, sehingga program pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik.

“Setiap KPM nantinya akan menerima 30 kilogram beras pada bulan September. Kemudian, bulan Oktober akan menerima bantuan 15 kilogram beras lagi,” tegasnya.

Mensos berharap, program bantuan sosial beras itu bisa mengurangi beban pengeluaran KPM-PKH.

Sekadar informasi, bansos beras tersebut merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterapkan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan ekonomi akibat wabah Covid-19.(rid/lim)