TKN Jokowi-Ma’ruf Tanggapi Santai Pernyataan Prabowo tentang Menteri Pencetak Utang

Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan, berbagai pernyataan/kritik Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 02 bersama tim suksesnya tentang pemerintahan Joko Widodo, sebagai hal wajar.

Menurutnya, pihak oposisi tentu selalu berupaya melontarkan kritik untuk mendapatkan dukungan, dan sangat sulit memberikan pujian kepada pemerintah.

Pernyataan kontroversial Prabowo yang terbaru adalah menyebut Menteri Keuangan lebih pantas diberi nama Menteri Pencetak Utang.

Menanggapi pernyataan itu, Airlangga yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menegaskan, setiap rezim pemerintah Indonesia selalu mengajukan pinjaman uang (utang) untuk menggerakkan pembangunan.

Bahkan, menurutnya, ada porsi utang Pemerintah Indonesia yang nilainya lebih tinggi ketimbang periode Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Airlangga menambahkan, utang bukan hal yang merugikan selama digunakan untuk membangun, bisa dibayar dan tingkat suku bunganya bisa diturunkan.

“Kami jawab secara proporsional saja. Yang penting, masyarakat mengerti kalau yang disampaikan (Prabowo) jauh panggang dari api. Fakta-faktanya kami sampaikan ke masyarakat. Pemerintah Indonesia memang punya proporsi utang untuk pembangunan. Dan, semua negara punya utang, bukan cuma Indonesia,” tegasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sementara itu, Joko Widodo Presiden yang ditemui di Istana Merdeka usai membuka Rapat Pimpinan TNI dan Polri, belum mau mengomentari pernyataan Prabowo tentang istilah Menteri Pencetak Utang.

Sebelumnya, Sabtu (25/1/2019), Prabowo Subianto mengatakan jumlah utang Pemerintahan Jokowi-JK yang sudah tidak wajar, menyebabkan perekonomian Indonesia karut marut.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan ribuan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres nomor urut 02, di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur.

Kemudian, Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan Menteri Keuangan lebih cocok disebut Menteri Pencetak Utang. (rid/dwi)