Demi SDM Unggul, Aliansi Mahasiswa Doktor Indonesia Tagih Janji Nadiem Mendikbud

Aliansi Mahasiswa Doktor Indonesia (AMDI) 2018 kembali menggelar rapat akbar dengan mengusung persoalan yang masih sama melalui zoom meeting, Kamis (13/8/2020). Rapat akbar itu diikuti mereka yang sedang menempuh studi dotoral dari PTN/PTS di seluruh Indonesia.

Rapat akbar itu masih menyoal tentang keberpihakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendimkbud) yang dinilai acuh terhadap nasib mereka, terutama terkait dengan biaya pendidikan menempuh studi doktoralnya.

Muharam Yamlean Ketua AMDI memaparkan, kini ratusan dosen sedang menempuh pendidikan doktor angkatan 2018 terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya. Menurutnya, biaya pendidikan bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan doktor, lazimnya disediakan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab peningkatan mutu SDM (Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

“Namun hal itu tidak berlaku pada tahun 2018. Khusus angkatan 2018, pemerintah tidak memberikan beasiswa bagi dosen,” cetusnya.

Protes itu sudah muncul ketika terjadi pertemuan Kemendikbud dengan perwakilan AMDI di Gedung Kemendikbud, Jakarta (12/12/2019). Pohak Kemendikbud diwakili oleh Prof Dr Ir Anondho Wijanarko, M.Eng, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Anang Kusuma selaku Pranata Humas Ahli Pertama Kemendikbud.

“Saat itu kami sudah mengusulkan agar Kemendikbud menganggarkan beasiswa on-going bagi mahasiswa doktor 2018, namun belum terealisasi sampai sekarang. Dukungan dari Komisi X DPR RI agar Kemendikbud segera menyelesaikan masalah anggaran beasiswa, juga sepertinya tidak mendapat respon dari Kemendikbud,” katanya.

Muharam mengatakan, rencana pemerintah memberikan hanya bantuan SPP selama 2 kali lewat LPDP bukan solusi. Selain hanya memberikan kepada sedikit calon penerima, bantuan SPP juga dianggap tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan doktor hingga selesai.

“Karena bantuan itu tidak mencantumkan komponen biaya hidup, buku, riset, transportasi, mustahil kegiatan pendidikan dapat dilanjutkan. Padahal, dosen yang melanjutkan pendidikan doktor telah melepaskan semua fasilitas dan tunjangan yang didapatkan saat menjadi dosen,” lanjutnya.

“Karena itu, kami dosen yang sedang menempuh pendidikan Doktor Angkatan 2018 lewat Rapat Akbar pada 13 Agustus 2020 ini, meminta kepada Mas Menteri, Nadiem Makarim, untuk segera memberikan bantuan beasiswa on-going yang layak,” ujarnya. (cus/ipg)