DPRD Surabaya: Pemkot Harus Punya Solusi untuk Peserta UTBK Reaktif Rapid Test

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya menyoroti puluhan siswa yang gagal mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang kedua karena dinyatakan reaktif hasil rapid test.

Data di Universitas Airlangga (Unair) menunjukkan, ada 34 peserta reaktif hasil rapid test yang disediakan kampus. Sedang ITS mengumumkan 26 pesertanya gugur dengan alasan yang sama.

Berbeda dengan peserta UTBK gelombang pertama, mereka yang reaktif masih memiliki kesempatan untuk menjadwalkan ulang hingga tanggal 30 Juli 2020 dengan syarat dapat menunjukkan hasil swab negatif.

Sedangkan, peserta gelombang dua yang dinyatakan reaktif, kalau sampai 30 Juli tidak dapat menunjukkan hasil swab negatif, mereka otomatis gugur sebagai peserta UTBK gelombang kedua.

Reni pun mendorong Pemerintah Kota Surabaya memberikan solusi. Karena Pemkot Surabaya sudah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 421.4/5853/436.8.4/2020 tentang syarat rapid test peserta UTBK.

“Pemkot Surabaya harus memberi solusi untuk anak-anak yang akan gagal UTBK karena hasil rapid test reaktif atau swab-nya positif. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan,” ujarnya, Selasa (28/7/2020).

“Persiapan UTBK tidak hanya setahun ini saja. Kadang ada yang menyiapkan sejak awal masuk SMA. Jangan sampai mimpi mereka pupus hanya karena hasil reaktif dari rapid test,” tambahnya.

Reni memberikan sejumlah saran untuk Pemkot Surabaya. Pertama, dengan memfasilitasi test swab untuk mereka yang reaktif rapid test dengan hasil swab sebelum tanggal 30 Juli.

Dia mengakui, Pemkot Surabaya sudah menjalankan ini dengan menggelar layanan tes swab gratis. Dia ingin memastikan, tidak ada anak Surabaya yang tidak swab karena terkendala biaya.

Kedua, jika sampai tanggal 30, peserta yang reaktif belum mendapat hasil swab, selama yang bersangkutan kondisinya tidak bergejala, harus ada alternatif solusi yang diberikan oleh Pemkot Surabaya.

“Misalnya bisa dengan mengerjakan di ruang isolasi yang terpisah dari peserta ujian lainnya. Pemkot saya dorong mendukung sarana prasarana operasionalnya, juga SDM yang dibutuhkan,” ujar Reni.

Kecuali, kalau yang bersangkutan memang ada gejala covid yang parah, contohnya gangguan nafas, ini tentu akan membuat mereka tidak bisa berpikir optimal. Yang tanpa gejala, harus dapat solusi.

“Sebaiknya pemerintah kota proaktif mencari solusi bersama kampus penyelenggara dan LTMPT. Semoga ada solusi buat mereka,” kata anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Solusi untuk para peserta ini, kata Reni, adalah bentuk tanggung jawab Pemkot Surabaya yang telah mengeluarkan aturan tentang syarat rapid test/swab negatif bagi peserta UTBK.

Apalagi setelah tahapan SBMPTN ini berakhir, masih ada tahapan seleksi mandiri. Beberapa kampus ada yang menjadikan nilai UTBK sebagai kriteria seleksi mandiri. “Kan kasihan kalau anak-anak ini gagal meraih kampus yang dicita-citakan” katanya.

Sebelumnya, Siti Machmudah Direktur Pendidikan ITS menyampaikan, bagi peserta yang dinyatakan reaktif tahap kedua, otomatis dinyatakan gugur mengikuti UTBK dan tidak lolos SBMPTN.

Tidak hanya karena reaktif, peserta UTBK Batch 2 yang tidak hadir tanpa alasan juga cukup banyak. Di Unair, ada 1.282 perserta tidak hadir dari total 12.040 peserta terdaftar. Sedangkan di ITS, ada 765 peserta dari 7.250 peserta terdaftar yang tidak hadir.

Selain itu, juga ada sejumlah peserta yang sebelumnya reaktif Covid-19 di Batch 1 bisa mengikuti UTBK susulan pada 30 Juli 2020 mendatang. Di Unair, ada 303 peserta. Sedangkan di ITS ada 119 peserta.

Mereka merupakan peserta dari Batch 1 yang sudah menjalani karantina mandiri selama 14 hari dan menunjukkan hasil nonreaktif rapid test atau bisa menunjukkan hasil negatif swab test. (den/bas/ipg)