Menghadapi era kenormalan baru (new normal), pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi publik yang tepat. Suko Widodo Pakar Komunikasi Politik Unair mengatakan, ini kunci menyukseskan new normal di tengah masyarakat.
“Komunikasi adalah kunci untuk membuat publik tenang (saat new normal). Kalau ada 1000 orang kena Covid, lalu ada 4.000 yang panik, yang kena jadi 5.000,” kata Suko saat menjadi pemateri Media Gathering Persiapan New Normal Life yang digelar Kominfo Jatim dan KPID Jatim pada Kamis (9/7/2020).
Ia mengatakan, sampai saat ini, komunikasi publik tidak pernah menjadi pertimbangan serius di Indonesia, termasuk dalam penanganan Covid-19.
“Kebijakan komunikasi di Indonesia tidak pernah dilandasi pertimbangan akademis. Akibatnya, tindakannya sporadis. (Hasilnya) Masyarakat bukan panik, tapi bingung. Ini lebih parah,” ujarnya.
Suko menambahkan, saat pemerintah mengabaikan pekara komunikasi publik, masyarakat akhirnya mengalami kekurangan informasi atau diistilahkannya sebagai kemiskinan informasi. Akhirnya, masyarakat mencari informasi hanya berdasarkan dari informasi viral yang tidak jelas kebenarannya.
Ia menyebut, pemerintah dalam konteks penanganan Covid-19, diamanatkan oleh UU Keterbukaam Informasi Publik untuk menyampaikan informasi perihal pandemi ini secara terbuka dan serta merta.
“Selama vaksin belum ditemukan, mau kasih bantuan, mau lumbung pangan, lumbung cinta, lumpung apapun, ketika informasi publik tidak dilakukan, masyarakat akan jadi pengemis dan tidak berdaya,” katanya.
Di sisi lain, Dwi Eko Lokononto Pimred Beritajatim.com yang juga diundang sebagai pemateri dalam media gathering bersama kominfo Jatim mengatakan, komunikasi publik yang tidak baik, membuat masyarakat makin sulit mempercayai informasi yang disampaikan pemerintah.
“Kita juga melihat teori konspirasi jadi sangat laku, kita juga melihat gejala politisasi pandemi, elit tidak satu suara, semua bekerja sesuai seleranya, kita lihat Surabaya dan Pemprov hiruk pikuk, gaduh,” kata Lucky.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang transparan dan fokus pada solusi untuk menekan pandemi Covid-19.
“Yang harus dilakukan humas pemerintah, adalah mempernaiki kerusakan komunikasi yang terjadi dan transparan. Jangan tutupi fakra karena takut dianggap gagal,” tegasnya.
Dalam media gathering ini, juga hadir sebagai pembicara, Errol Jonathans CEO Suara Surabaya Media, dan Tatang Istiawan Pemimpin Umum Harian Surabaya Pagi. Selain itu, sejumlah pimpinan media massa, baik online, cetak, radio, dan televisi juga diundang untuk menyampaikan masukannya menyiapkan komunikasi publik yang baik menghadapi new normal life. (bas/tin/ipg)