Gerakan Aksi Masyarakat Anti Komunis (Gamis) Jatim menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura, Selasa (7/7/2020).
Gabungan ormas Islam dan komunitas diantaranya FPI Jatim, Center for Indonesian Community Studies (CICS), Kokam, DDII Jatim, Hidayatullah, dan Jaringan Muda Remaja Masjid Indonesia, ini mendesak pembatalan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh DPR dan Pemerintah.
Beberapa perwakilan massa diterima oleh beberapa anggota dewan. Di antaranya ada Anwar Sadat Wakil Ketua DPRD Jatim, lalu Achmad Iskandar, dan Nur Sucipto Anggota DPRD Jatim.
Mohammad Yunus, koordinator Gamis Jatim dalam audiensi menyatakan, kedatangan massa ini untuk mendesak DPR RI lewat DPRD Jatim agar melakukan langkah tegas membatalkan RUU HIP.
“Kami juga mengajak, semua elemen memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai RUU HIP ini lolos,” katanya dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Yunus, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber hukum secara konstitusional, sehingga tidak perlu aturan lain yang meredupkan pancasila itu sendiri.
“Tolak dan batalkan pembahasan RUU HIP karena berpotensi memasukkan ideologi Marxisme, Komunisme dan Leninisme,” katanya. Yunus juga menegaskan, agar aparat mengusut tuntas dalang pengusul RUU HIP.
Jalannya aksi ini dikawal sekitar 1.220 personel gabungan TNI/Polri. Hingga pukul 11.45 WIB, jalan Indrapura masih padat sejak Viaduk Bubutan. (bid/iss/rst)