Presiden Sampaikan Tujuh Instruksi untuk Polri

Joko Widodo Presiden, hari ini, Rabu (1/7/2020), memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-74, dari Istana Negara, Jakarta.

Dalam upacara virtual yang disiarkan lewat media sosial, Presiden menyampaikan tujuh instruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Polri.

Beberapa poin instruksi Presiden itu ada yang terkait upaya penanggulangan masalah pandemi Covid-19.

Antara lain, Polri harus berperan aktif menjaga kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, supaya produktif dan aman.

Kemudian, Polri juga harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangannya.

Instruksi pertama, anggota Polri harus terus memegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya, serta menjaga kehormatan, kepercayaan dan kebanggaan.

Kedua, Polri harus terus mereformasi total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel, serta membangun kultur kerja yang profesional, modern dan terpercaya.

Instruksi ketiga, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Polri harus memperkuat soliditas internal, sinergi dengan TNI dan seluruh elemen Pemerintah juga masyarakat.

“Keempat, terus menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat,” ucap Jokowi.

Kelima, terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, melakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat.

Keenam, terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

Instruksi ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan, dalam penanganan pandemi Covid-19, keselamatan rakyat adalah yang paling utama.

Maka dari itu, Polri harus melakukan tugas kemanusiaan dengan cara persuasif dan humanis, cepat tanggap dan tegas menangani setiap pelanggaran hukum, demi menjaga kepercayaan rakyat.(rid/iss)