PDI Perjuangan Akan Proses Hukum, Pembakar Bendera PDI Perjuangan

Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan menegaskan kalau partainya sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai.

“PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).

Menurut Hasto, seluruh kekuatan Partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19.

“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3.232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” jelasnya.

Karena itulah, kata Hasto, mereka yang telah membakar bendera partai, maka PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tegasnya.

Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, kata dia, sikap PDI Perjuangan sejak awal akan mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” kata Hasto.

Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam.

“Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” pungkas Hasto.

Sekadar diketahui, di tengah aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020), ada pembakaran bendera PDI Perjuangan.(faz/tin/ipg)