Pemerintah Filipina sempat memberikan ancaman serius kepada Indonesia untuk membatasi impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian mengaku akan segera membahasnya dengan pemerintah Filipina.
Ini disampaikannya saat menghadiri seminar nasional “Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital” di Sheraton Ballroom, Surabaya, Kamis (7/2/2019). Ini harus segera diselesaikan. Sebab menurutnya, wacana tersebut adalah praktik perdagangan yang tidak adil.
“Kami nanti akan ada pembicaraan dengan Filipina. Tentunya hal-hal seperti ini adalah unfair trade practice. Kami akan bahas, karena ini harus kita selesaikan,” kata Airlangga.
Dia juga mengungkapkan, bahwa pada 2018 pertumbuhan komoditas minyak kelapa sawit sempat mengalami penurunan. Ini juga berimbas pada komoditas makanan dan minuman lainnya.
Untuk itu, pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan pemerintah Filipina dan mencari solusi lainnya untuk mengatasi permasalahan ini.
“Ya, memang di kuartal ke empat sempat terjadi penurunan di minyak kelapa sawit. Karena harga komoditas turun, maka dia juga turun. Padahal pertumbuhan makan dan minuman itu selalu double digit,” tambahnya.
Sebelumnya dilansir dari Antara, pemerintah Filipina melalui Menteri Pertanian melontarkan wacana untuk menghambat impor minyak kelapa sawit, dengan memberikan tarif tinggi terhadap impor komoditas tersebut.
Menteri Pertanian Filipina tersebut beralasan bahwa wacana pembatasan itu sebagai upaya mencegah produk minyak kelapa sawit Indonesia yang membanjiri pasar lokal mereka. Selain itu dia juga tidak menerima keadaan bahwa defisit perdagangan negaranya dengan Indonesia yang melebar. (ang/tin)