Kepala BSSN: Pengamanan Siber Masih Belum Terpadu

Djoko Setiadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, pengamanan dan ketahanan dunia siber di Indonesia masih digarap sendiri-sendiri oleh instansi/lembaga pemerintah.

Kondisi itu menjadi masalah yang mengganggu efektivitas penanganan urusan siber. Padahal, menurut Djoko, idealnya BSSN yang menjadi pilar utama.

“Maksud dan tujuan Presiden membentuk badan siber, untuk menghemat anggaran. Diharapkan, BSSN saja yang mengurus berbagai hal terkait siber. Tidak seperti yang sekarang terjadi, di mana setiap instansi mendirikan badan siber sendiri,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

Djoko menyebut, sejumlah lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), kementerian/lembaga, TNI dan Polri punya divisi khusus untuk menangani urusan siber.

Presiden, lanjut Kepala BSSN, khawatir nanti badan siber di setiap instansi mengajukan anggaran yang sama (untuk mengamankan siber), sehingga terjadi pemborosan.

“Ini yang masih memprihatinkan, meski BSSN sudah melakukan road show mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama, konsolidasi, kolaborasi sehingga tercipta kemampuan yang sangat hebat terpusat di BSSN,” tegasnya.

Dengan begitu, Djoko berharap BSSN benar-benar bisa melindungi dan mengamankan ranah siber di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam forum yang sama, Pratama Persadha praktisi keamanan siber menyebutkan, berdasarkan hasil riset Microsoft dan Frost and Sullivan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat insiden keamanan siber mencapai 34,2 miliar Dollar AS (setara Rp483 triliun).

Selain kerugian finansial, lanjut Pratama, insiden keamanan siber juga bisa melemahkan kemampuan berbagai organisasi di Indonesia, untuk memanfaatkan peluang yang ada di era ekonomi digital. (rid/iss)