Pemprov Sudah Transfer Bantuan Keuangan Khusus untuk 34 Pemda di Jatim

Pemprov Jatim sudah mentransfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk masyarakat terdampak ke 34 Pemkab/Pemkot se-Jatim sampai Jumat (12/6/2020). Empat daerah lain belum melengkapi persyaratan.

Benny Sampirwanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim, dalam keterangan pers tertulis, Jumat (12/6/2020) yang menyatakan soal penyaluran bansos itu.

“Berdasarkan data BPBD Jatim, untuk periode Mei ini, sudah ada 34 kabupaten/kota di Jatim melakukan penandatanganan NPHD dan pencairan dana bantuan pangan JPS dengan cara transfer,” katanya.

Masih ada empat daerah yang belum menuntaskan pemenuhan syarat penyaluran BKK dari Pemprov Jatim. Tiga di antaranya adalah Kabupaten Gresik, Bojonegoro, dan Kabupaten Pasuruan.

Satu lagi pemerintah kabupaten yang sampai sekarang bahkan sama sekali belum menyerahkan persyaratan bantuan ini, yakni Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena itulah BKK belum diberikan.

Sebagaimana diketahui, salah satu syarat utama penyerahan bantuan ini adalah sudah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemprov Jatim dengan masing-masing pemkab/pemkot.

Benny juga mengatakan, sebagian besar pemkab/pemkot yang sudah menerima BKK dari Pemprov Jatim sampai saat ini juga belum menyerahkan data rekapitulasi penerima bantuan tersebut.

“Kami berharap, pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan data itu. Karena kalau data itu tidak dipenuhi, kemungkinan penyaluran bantuan tahap kedua akan tertunda,” ujarnya.

BKK dari Pemprov Jatim senilai Rp200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini akan diberikan selama tiga bulan. Total jumlah penerima di 38 kabupaten/kota se-Jatim sebanyak 665 ribu KPM.

Sebagian dari pemkab/pemkot penerima BKK Pemprov Jatim menurutnya sudah mengonfirmasi bentuk penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat. Baik berupa tunai maupun sembako.

Sebagian besar pemkab/pemkot se-Jatim menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk uang tunai. Ada 26 pemkab/pemkot yang mengonfirmasi menyalurkan bantuan secara tunai.

Pemkab Jombang dengan BKK senilai Rp21 miliar untuk 35 ribu KPM, Pemkab Bondowoso senilai Rp6 miliar untuk 10 ribu KPM, dan Kota Malang senilai Rp9 milar untuk 15 ribu KPM adalah beberapa yang menyalurkan secara tunai.

Sisanya, dari delapan pemkab/pemkot yang menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pokok di antaranya Kota Blitar dengan bantuan senilai Rp3 miliar untuk 5 ribu KPM, Kabupaten Tuban senilai Rp6 miliar untuk 10 ribu KPM, dan Kabupaten Sampang dengan bantuan senilai Rp6 miliar untuk 10 ribu KPM.(den/ipg)