DPD RI Nilai Banyuwangi Siap Masuki New Normal

Kabupaten Banyuwangi dinilai siap memasuki era new normal atau normal baru. Hal itu disampaikan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI saat melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Selasa (2/6/2020), dalam rangka pemantauan kondisi terkini wabah Covid-19.

La Nyalla menilai Pemkab Banyuwangi sangat tanggap dan tepat dalam penanganan wabah tersebut. Salah satunya, melakukan berbagai upaya guna meminimalisir kekisruhan dan gejolak sosial akibat ketidaksinkronan data penerima bantuan yang kerap terjadi di beberapa daerah lain.

“Saya melihat, Banyuwangi ini sangat bagus. Pastinya untuk pelaksanaan skema new normal sangat siap. Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi. Termasuk penerapan sistem IT sebagai bagian dalam penanganan wabah ini,” ujar La Nyalla berdasarkan rilis yang diterima suarasurabaya.net.

La Nyalla berharap Pemkab Banyuwangi juga mampu memberikan solusi untuk persoalan pariwisata, apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi era kenormalan baru ini. Solusi juga diperlukan utamanya bagi pondok pesantren dimana lebih banyak proses belajar mengajarnya dilakukan secara komunal. Sehingga penting dipikirkan tentang sosial distancing dan physical distancing-nya

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Azwar Anas Bupati Banyuwangi melihat perkembangan informasi pelayanan pemerintah Banyuwangi kepada masyarakat berbasis digital. Usai dapat penjelasan dari Bupati Azwar Anas, La Nyalla langsung meninjau dan melihat secara langsung di layar monitor layanan perijinan, layanan pengaduan masyarakat, hingga perkembangan desa dan proyek pembangunan desa.

Bupati Anas mengatakan, bahwa saat ini data penerima bantuan Covid-19 telah disajikan secara online dan transparan yang bisa diakses oleh setiap warga. Data penerima bantuan juga disajikan di sejumlah titik seperti di kantor desa, masjid, gereja dan di beberapa tempat lain yang juga dilengkapi dengan nomor pengaduan. Sehingga warga yang merasa belum mendapatkan bansos bisa melakukan komplain.

“Juga ada program smart kampung. Melalui program ini masyarakat bisa langsung cek apakah ia mendapatkan bantuan atau tidak hanya dengan memasukkan NIK. Di sana, warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung menyala, sehingga bantuan tidak akan diterima dobel. Ini akan meminimalisir kegaduhan bansos yang selama ini kerap timbul di sejumlah daerah,” ujar Anas

Hanya saja, lanjut Anas, upaya ini layaknya karet yang sangat lentur. Komplain dari warga akan sangat banyak yang masuk sehingga perlu dilakukan verifikasi.

“Seperti kemarin, pengaduan yang masuk dari satu kecamatan ada sekitar 1.100 lebih warga yang belum mendapatkan bansos, tetapi ketika diverifikasi yang berhak mendapatkan hanya sekitar 420 orang,” katanya. (ang/ipg)