Dalam Pemilu serentak ini, penghitungan suara Pilpres akan dilakukan terlebih dulu. Setelah itu, penghitungan suara selanjutnya adalah Pemilu Legislatif.
Urutan penghitungan seperti itu dikhawatirkan akan membuat penghitungan Pileg akan terabaikan dan berpotensi terjadi kecurangan, apalagi kalau terjadi chaos (ricuh) akibat kekecewaan pada saat penghitungan Pilpres. Demikian ditegaskan Effendy MS Simbolon anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dalam diskusi empat pilar di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Dia mengusulkan agar penghitungan suara Pileg didahulukan dibanding Pilpres.
“Saya khawatir kalau terjadi chaos, rusuh oleh kelompok yang kalah, akan membuat petugas di TPS akan meninggalkan TPS mereka,” ujar Effendy.
Selain itu, kata Effendy, potensi kecurangan bisa terjadi karena masyarakat hanyut dalam kegembiraan di Pilpres, sehingga penghitungan Pileg jadi diacuhkan.
“Bisa juga kan, masyarakat uforia meluapkan kegembiraan, sementara masih ada penghitungan Pileg. Mereka kan jadi nggak peduli. Nah di sini yang bahaya bisa terjadi kecurangan karena tidak ada pengawasan,” tegasnya.
“Apakah KPU sudah mengantisipasi kalau penghitungan suara Pilpres dulu, dan pihak yang kalah akan membuat kerusuhan atau chaos? Apalagi ada yang menyebut Pilpres ini jihad, apa tidak menakutkan itu?” imbuh dia.
Effendy minta KPU mengantisipasi suasana pasca penghitungan suara Pilpres tersebut. Sebab, kalau sudah ada yang menang dan chaos, petugas di TPS bisa meninggalkan TPS, sehingga suara caleg tidak lagi dihitung.
“Kalau demikian, maka akan terjadi kekosongan konstitusional di mana seluruh kursi DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II itu akan kosong. Karenanya, saya mengusulkan penghitungan suara pileg dulu dibanding Pilpres,” pungkas Effendy.(faz/ipg)