Menkumham Perlu Keluarkan Aturan untuk Awalkan Penghitungan Pileg

Adi Prayitno pengamat politik mengatakan, salah satu cacat bawaan dari pemilu serentak adalah jarangnya Pileg dibicarakan orang sekarang ini. Seakan-akan pemilu hanya milik Jokowi dan Prabowo.

Kata Adi, sekarang kalau melihat atribut perdebatan-perdebatan di mana pun, Caleg tidak pernah didiskusikan dan sangat sepi dibicarakan.

Menurut Adi, situasi seperti ini bisa memunculkan kecurangan-kecurangan di Pileg.

“Saya khawatir karena Caleg ini seringkali dilupakan dalam pilpres dan pileg yang serentak ini, banyak kecenderungan dari caleg-caleg itu main di akhir, nggak ada yang kampanye dan sosialisasi tiba-tiba menang,” ujar Adi dalam sebuah diskusi di daerah Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

“Potensi-potensi kecurangan sepertinya sering dilakukan, bagaimana cara menang, saya kira semua orang tahu,” imbuhnya.‎

Dia mengkhawatirkan, ketika energi dan emosi habis pada pilpres, maka pileg tidak diperhatikan. Sehingga potensi kecurangan, potensi menghalalkan segala macam cara itu dibuka.

“Bukan cuma hanya dalam proses penghitungan. Kalau misalnya dihitung pertama kali, yang menang 01 dan 02, orang akan cenderung euforia, sudah pesta di mana-mana, penghitungan caleg ditinggalkan, saksi-saksi sudah pesta pora di mana-mana, disitu semakin terbuka lebar terjadinya kecurangan,” tegasnya.

Adi menjelaskan, sesungguhnya politik elektoral itu bukan hanya saat pencoblosan, tapi pasca pencoblosan disaat penghitungan terjadi yang perlu dikawal, karena seringkali suara di TPS itu berbeda dengan suara akhir.

Untuk itu,kata Adi, DPR perlu meminta Menkumham yang dihitung pertama kali itu adalah pileg. Ini untuk mengantisipasi orang melakukan euforia terlebih dulu.
‎
“Khawatirnya, DPT ditinggalkan, TPS-TPS-nya sepi, karena semua orang sudah menikmati kemenangan dalam pilpres, ini yang kemudian menjadi tantangan kita kedepan,” pungkas Adi.(faz/wil/iss)