Pemprov-PWNU Jatim Kerja Sama Berantas Radikalisme

Salah satu poin kerja sama yang disepakati dalam pertemuan rombongan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Senin (25/2/2019) adalah mengenai penanggulangan radikalisme di Jawa Timur.

Khofifah tidak hanya datang bersama Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim dan Arumi Bachsin Ketua Tim Penggerak PKK Jatim. Turut serta dalam kunjungan itu Saiful Rahman Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Khofifah mengatakan, salah satu program ikhtiar usulan para Kiai pengurus NU Jatim yang akan dia lakukan adalah penanggulangan radikalisme yang dimungkinkan muncul pada generasi muda di tingkat SMP dan SMA.

“Tantangan ideologis yang dihadapi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kemungkinan munculnya benih-benih radikalisme di usia SMP dan SMA. Pemprov Jatim diharapkan memberi peran lebih strategis, lebih fokus,” katanya.

Pemprov Jatim, kata Khofifah, akan berupaya membentuk generasi muda yang akan meneruskan keberlanjutan kepemimpinan nasional tidak hanya mengandalkan pengembangan pemikiran yang moderat dan toleran belaka.

“Tetapi juga harus dibangun bersama dengan penguatan spiritualitas dan religiusitas. Semua hal ini penting bagi mereka supaya memahami keberagaman menjadi bagian penting,” kata Khofifah.

KH Marzuki Mustamar mengatakan, permintaan PWNU dalam hal penanganan radikalisme ini untuk melengkapi upaya Pemprov Jatim yang sudah bekerja sama dengan banyak pihak. Termasuk TNI, Polri, juga Muhammadiyah.

“Bersama-sama mencegah, menangani, jangan sampai di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di rohis-rohis (lembaga dakwah agama Islam di sekolah/kampus) menjadi tempat menetaskan ide-ide radikalisme,” ujarnya.

Secara khusus, Kiai Marzuki menyatakan, Pemprov menerapkan kriteria khusus bagi kepala sekolah di Jawa Timur dalam hal pengangkatan maupun promosi jabatan. Dia meminta poin utama promosi kepala sekolah itu mempertimbangkan kepedulian tentang penanganan radikalisme ini.

“Saya minta dengan sangat itu diterapkan. Yang penting nasionalis meskipun kepala sekolahnya kurang pintar tidak masalah,” ujarnya.(den/ipg)