BPN : Program Kartu Pra Kerja Akan Menambah Utang Negara

Mohammad Nizar Zahro Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan Joko Widodo capres nomor urut 01 yang juga inkumben.

Dia mengatakan, program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.

“Untuk gaji guru saja kita hutang, masa Pak Jokowi mau tambah hutang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara,” kata Nizar di gedung DPR RI,Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut Nizar, data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah tujuh juta jiwa. Kalau Jokowi akan memberi gaji Rp 1 juta per orang, maka akan membutuhkan biaya tujuh triliun.

Nizar menegaskan, program Kartu Pra Kerja juga bertentangan dengan Undang Undang APBN 2019. Sebab dokumen hukum yang telah diteken Jokowi itu tidak mencantumkan pagu anggaran untuk program bagi-bagi kartu.‎

“Berdasarkan UU no 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 dan perpres 129 tahum 2018 tentang rincian APBN 2019 yang ditandatangani Jokowi, tidak ada tiga program sakti itu. Termasuk Kartu Pra Kerja. Daripada bagi-bagi kartu, Jokowi sebaiknya tunaikan janji tahun 2014, angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya,” jelasnya.

Nizar menilai, program Kartu Pra Kerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurut dia, satu diantara solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

“Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu,” tegasnya.

Sebelumnya, Joko Widodo (jokowi) calon presiden nomor urut 01 menyebut kalau pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).

Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.

Namun, jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah.

“Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti,” kata Jokowi.(faz/ipg)