Pemprov Jatim Siap Gelontor Rp100 Miliar Anggaran Tanggap Darurat Bencana

Laporan oleh Denza Perdana

Jumat, 8 Maret 2019 | 23:25 WIB

Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengevakuasi warga saat terjadi banjir di Desa Kedungrejo, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (6/3/2019). Foto: Antara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran untuk menangani masa tanggap darurat bencana sebesar Rp100 miliar di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.

Jumadi Kepala BPKAD Jatim mengatakan, anggaran itu siap pakai ketika ada pernyataan tanggap darurat dari BPBD Jatim kepada Gubernur Jatim dan Gubernur Jatim menyetujui.

Namun, di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim, masing-masing Pemda juga memiliki anggaran penanganan bencana. “Kalau kurang, kami akan cairkan (Rp100 miliar), cuma satu dua hari langsung cair,” katanya.

Kalau masih kurang, kata dia, Pemprov akan menambahkan anggaran itu dari Belanja Tak Terduga (BTT). Tidak hanya itu, Pemprov juga bisa menganggarkan di APBD Perubahan 2019.

Soal kenaikan anggaran, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim mengatakan, Pemprov masih belum menghitung dampak-dampak bencana banjir di Jawa Timur.

“Ini masih direkap. Kami masih fokus pada penanggulangan korban-korban bencana, bagaimana memberikan dukungan logistik kepada semuanya. Posnya ada di BPBD dan juga ada dalam bentuk penanganan kerusakan pasca bencana melalui Belanja Tak Terduga (BTT). Ini akan kami hitung dulu dengan matang baru kami bisa berkomentar,” katanya.

Suban Wahyudiono Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur mengatakan, anggaran juga menjadi bagian penting penanganan bencana. Ada prabencana, pada saat masa tanggap darurat, dan pascabencana.

“Jadi saya kira untuk kesiapsiagaan penanganan anggaran pasti, ya. Rumus penanganan kebencanaan itu, risiko sama dengan ancaman dikali kerentanan, dibagi kapasitas. Nah kapasitas ini salah satunya anggaran itu,” ujarnya.

Menurutnya, soal anggaran Provinsi sudah tidak ada masalah. Justru menurut dia, Pemkab maupun Pemkot di Jatim yang harus didorong untuk menyiapkan juga.

“Ada beberapa daerah yang memang kurang. Daerah juga harus menyiapkan. Karena daerah punya otonominya sendiri,” katanya. Sayangnya, dia sendiri tidak menyebutkan berapa anggaran di BPBD Jatim.(den/iss)