Jika PSBB Dihentikan, Pemerintah Harus Siap Testing PCR Massal

Pemerintah harus siap menggelar testing PCR massal jika PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dihentikan. Sebab hal ini berhubungan dengan upaya menemukan sebanyak mungkin kasus positif di masyarakat agar bisa melakukan isolasi yang tepat.

Windhu Purnomo Ahli Epidemiologi FKM Unair mengatakan, kebijakan PSBB Jilid 2 di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang tidak benar-benar tegas dan ketat, membuat Orang Tanpa Gejala (OTG) bisa berkeliaran di tempat umum. Hal ini berpotensi menulari banyak orang lain.

“Nah (kalau) PCR kita tinggi, kasus-kasus dibawah permukaan berhasil dikuak semua. Kita langsung bisa lakukan isolasi yang betul-betul membuat mereka yang positif tidak menulari orang lain. Kalau sekarang kita nggak tahu. Wong di jalan-jalan banyak OTG kok yang kita tidak ngerti mereka OTG. Menulari terus. Di mal, pasar, berbagai tempat. Syaratnya Kalau PSBB nanti selesai, maka harus testingnya masif,” ujar Windhu.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah memang sudah melakukan test massal di sejumlah tempat. Tapi, menurut hitungannya, hal itu belum cukup masif.

“Kita harus berusaha cari kasus di lapangan, di masyarakat, dengan testing besar. Tidak apa-apa kasus nanti pasti akan melonjak. Karena testingnya makin banyak. Yang saya maksud testing ini PCR ya. Bukan rapid tes. Kalau rapid test kan bukan menunjukkan dia positif, belum. Masih harus diulang. Kalau dia reaktif, di ulang PCR. Yang menentukan PCR-nya,” jelasnya.

Meski begitu, ia mengakui ada beberapa kendala bagi provinsi untuk mengadakan test massal. Hal ini berkaitan dengan infrastuktur yang ada. Ia menyatakan, idealnya, ada 2 ribu sampai 3 ribu test yang diadakan tiap hari. Tapi, kenyataannya, kapasitas test di Jatim hanya 800an per hari.

“Tapi minimal kalau level Jatim, harusnya 2 ribu sampai 3 ribu testing perhari. Harusnya, minimal. Sehingga bisa mendapatkan sebanyak mungkin kasus. Sekarang kalau 2 ribu sampai 3 ribu per hari mampu tidak kita? Wong kapasitas kita di jatim cuma 800an. Itupun reagennya sering habis. Kita reagen itu nyadong pemerintah pusat. Kita tidak beli sendiri. Kalau habis nunggu, nunggu dari pusat,” pungkasnya. (bas/tin)