Menteri PUPR: Aceh Butuh Tiga Ribu Tenaga Kerja Konstruksi

Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini kekurangan tiga ribu tenaga kerja di bidang konstruksi.

“Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh, sebanyak Rp1,5 hingga Rp2 triliun per tahun, saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang,” kata Basuki Hadimuljono saat membuka Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diikuti 1.000 orang dan dihadiri Nova Iriansyah Plt Gubernur Aceh, dan Amullah Usman Wali Kota Banda Aceh, di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Banda Aceh, Senin (11/3/2019).

Menteri PUPR menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 di antaranya telah tersertifikasi.

Pemerintah Republik Indonesia kata dia, pada masa kepemimpinan, Joko Widodo Presiden dan Jusuf Kalla Wakil Presiden telah menggeser programnya ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikat,” kata Basuki.

Menurutnya, pemegang sertifikat kontruksi memiliki kekuatan hukum formal dan lebih mudah mencari kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mewajibkan dalam setiap pelelangan memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kami berharap, dengan mengantongi sertifikat kompetensi lebih mudah mencari kerja dan dapat meningkatkan pendapatan,” kata Menteri PUPR.(ant/iss/ipg)