Dirjen Dukcapil Jelaskan Alasan Banyaknya Data Pemilih yang Lahir 31 Desember

Zudan Arif Fakrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), merespon aduan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal banyaknya data kependudukan tidak wajar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ahmad Riza Patria Anggota BPN Prabowo-Sandi, Senin (11/3/2019), melaporkan adanya nama dalam DPT dengan tanggal lahir 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember yang jumlahnya belasan juta, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Zudan, banyaknya penduduk bertanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah lama ada, sejak Kemendagri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) untuk mendata penduduk di Indonesia.

“Saat menggunakan Simduk sebelum 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya itu ditulis 31 Desember. Tapi, sejak 2004, Kemendagri menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Merujuk sistem itu, semua penduduk yang lupa tanggal lahirnya ditulis 1 Juli,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Kemudian, penduduk yang ingat bulan dan tahun kelahiran tetapi lupa tanggalnya, ditulis lahir pada tanggal 15.

Kebijakan itu, sambung Zudan, diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

“Jadi, itu sebabnya banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria menyebut banyak data yang tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019 dan terindikasi fiktif. Contohnya, jumlah calon pemilih di DPT yang bertanggal lahir 1 Juli mencapai 9,8 juta jiwa.

Lalu, jumlah penduduk di DPT yang lahir tanggal 31 Desember mencapai 3 juta jiwa. Sedangkan penduduk dengan tanggal 1 Januari mencapai 2,3 juta jiwa yang ada dalam DPT. (rid/ipg)