Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menegaskan pentingnya pemetaan daerah bencana secara lengkap di Jawa Timur melibatkan berbagai elemen masyarakat harus dilakukan sejak sekarang, meski membutuhkan waktu panjang.
Pemetaan daerah rawan bencana itu secara komprehensif menurutnya harus menyentuh pemetaan infrastruktur di setiap daerah. Seperti jembatan dan kondisinya, juga kondisi wilayahnya.
Selain akan mengurangi risiko, pemetaan ini juga penting untuk keperluan perbaikan infrastruktur agar dapat diajukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Misalkan ada jembatan yang kondisinya keropos dapat segera diperbaiki, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana, jembatan itu akan tetap kuat,” kata Emil saat menghadiri Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam di Malang.
Selain pemetaan, petugas di lapangan perlu mendapat pembekalan khusus agar dapat mengklasifikasi kualitas bencana. Apakah bencana tersebut cukup ditangani oleh daerah, provinsi atau harus ditangani oleh pemerintah pusat.
Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pendanaan, maupun pengiriman logistik yang diperlukan. “Sekecil apapun bencana yang terjadi di daerah akan mendapat penanganan pemerintah,” ujarnya.
Salah satu program 99 hari pertama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak adalah penanganan bencana alam dengan meluncurkan Program Karang Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana.
Emil berharap, peluncuran program itu dapat menjadikan para pemuda dan warga desa sigap menangani masyarakatnya saat terjadi bencana, sehingga masyarakat terdampak cepat tertolong.
“Pemprov Jatim terus melakukan langkah preventif bencana melibatkan pakar dari berbagai elemen masyarakat. Tentu perlu waktu yang panjang, tetapi harus dimulai dari sekarang, karena kondisi geografis Jawa Timur rawan bencana,” katanya.
Pemberitaan oleh media massa juga menjadi perhatiannya. Emil ingin ada pertemuan dengan wartawan untuk membicarakan bagaimana memberitakan bencana alam dengan benar.
“Peran wartawan sangat diperlukan pemerintah untuk memberitakan berita-berita yang memerlukan penanganan secara serius. Awak media juga harus memikirkan, apakah berita itu bisa menyelamatkan nyawa masyarakat atau justru mematikan perekonomian masyarakat terdampak bencana,” katanya.
Suban Wahyudiono Kepala Baran Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengatakan, Rapat Koordinasi (Rakor) di Malang itu untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan penanggulangan di Jawa Timur.
Rakor diadakan sebagai respons atas dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global. Serta, untuk memperhatikan visi-misi Nawa Bhakti Satya Provinsi Jatim.
Rakor itu diikuti Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kabupaten/kota se-Jatim, perwakilan BPBD Provinsi Jatim, perwakilan Ikatan Ahli Bencana Indonesia Provinsi Jatim.
“Tujuannya untuk menyinkronkan dan memadukan antara program dan kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan isu-isu penanggulangan bencana serta prioritas sasaran strategis pembangunan lima tahun mendatang,” ujarnya.(den/tin/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
