Gantikan Rommy, Khofifah Diusulkan Jadi Ketua Umum PPP

Nama Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim akan diusulkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, untuk menggantikan Romahurmuziy eks Ketua Umum PPP yang tertangkap tangan oleh KPK. Rencananya, Mukernas akan digelar pekan ini.

Ini disampaikan Musyafa’ Noer Ketua DPW PPP Jatim, kepada awak media melalui sambungan telepon, Senin (18/3/2019). Pihaknya mengaku, memiliki beberapa pertimbangan untuk mengusulkan nama Khofifah.

Menurutnya, Khofifah merupakan kader asli yang sudah mengenal jelas karakter PPP. Selain itu, kata dia, Khofifah juga dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin.

“PPP Jatim memahami kondisi yang dirasakan dan yang terjadi di internal partai. Sehingga Jatim juga mengusulkan nama-nama alternatif, di antaranya ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Musyafa’.

Musyafa’ juga mengaku, telah membicarakan hal ini kepada Khofifah. Namun, Khofifah rupanya masih belum berminat untuk menggantikan posisi Romahurmuziy alias Rommy. Sebab, dia baru saja menjabat sebagai Gubernur Jatim.

Selain itu, Khofifah juga ingin fokus untuk Jatim. Terutama menjalankan program 99 hari kerjanya. Meski demikian, Musyafa’ mengatakan nama Khofifah sudah diusulkan di rapat yang digelar dengan Ketua DPW PPP se-Indonesia.

“Bu Khofifah sudah memberikan jawaban. Jawabannya dia ingin lebih fokus untuk Jatim 99 hari. Kalau nanti konsentrasinya dua kan tidak mungkin. Kalau diusulkan ibu menolak, ya tidak bisa jadi (Ketum, red). Tapi saya tetap bawa nama Ibu Khofifah,” kata dia.

“Nanti lihat pada mukernas yang akan digelar Rabu atau Kamis. Apakah usulannya akan diterima atau tidak. Kami akan sangat berterima kasih kalau nanti Khofifah berubah pikiran dan mau menjadi Ketum PPP,” tambahnya.

Lebih lanjut, Musyafa menjelaskan bahwa dalam AD/ART PPP, seharusnya nama-nama Wakil Ketum harusnya maju untuk mengisi posisi Ketum yang kosong. Namun dalam kondisi ini, beberapa Wakil Ketum mengaku belum siap.

“Dalam forum rapat ditawarkan. Dari sekian banyak wakil ketua umum tidak ada yang siap. Mungkin itu karena faktor yang bersangkutan juga nyaleg, terus berkonsentrasi di dapilnya,” kata dia.

Dalam hal ini, Ketum baru harus segera terpilih agar tak terjadi kekosongan. Apalagi, Pemilu 2019 tidak lama lagi akan segera digelar.

“Jangan sampai struktur Ketua Umum Pusat atau DPP itu mengalami kekosongan,” kata dia.

Sebelumnya, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan Suharso Monoarfa Ketua Majelis Pertimbangan Partai, menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum menggantikan Romahurmuziy yang tertangkap tangan oleh KPK.

Achmad Baidowi Wakil Sekretaris Jenderal PPP mengatakan, Suharso akan menjabat sebagai Plt Ketua Umum hingga pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional mendatang.

Penunjukan Suharso sebagai Plt Ketua Umum PPP diambil karena yang bersangkutan merupakan kader senior yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. (ang/dwi)