Kota Malang pada tahun ini mendapatkan tambahan lima formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bidang kesehatan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan di daerah itu yang selama ini masih kekurangan tenaga PNS.
Tambahan formasi CPNS bidang kesehatan itu diserahkan langsung oleh Nila F Moeloek Menteri Kesehatan (Menkes) kepada Wali Kota Malang Sutiaji bersama tujuh kepala daerah lainnya yang mewakili 386 kota/kabupaten dan satu provinsi, yakni Provinsi Lampung di Jakarta.
“Lima formasi CPNS yang diserahkan untuk Kota Malang dengan komposisi satu dokter, satu dokter gigi dan tiga tenaga bidan. CPNS bidang kesehatan ini diambilkan dari program pegawai tidak tetap (PPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke daerah,” kata Sutiaji Wali Kota Malang dalam siaran pers yang dilansir Antara, Rabu (20/3/2019).
Menurut Sutiaji, penyerahan formasi CPNS bidang kesehatan tersebut, merupakan tindak lanjut dari MOU antara daerah dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka optimalisasi tenaga pelayanan kesehatan. Dan, sifatnya daerah hanya menerima yang selanjutnya memroses administrasi kepegawaian.
“Setelah proses keadministrasian tuntas, distribusi CPNS Kemenkes tersebut diserahkan untuk menjadi CPNS di daerah, “ujar Sutiaji yang didampingi Anita Sukmawati Kepala BKD Kota Malang.
Dalam catatan BKD Kota Malang, pada 2017 pada proses yang sama Kota Malang mendapatkan droping sebanyak 22 CPNS. Namun, jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan sehingga Pemkot Malang merekrut PTT.
Sementara itu, Nila F. Moeloek Menteri Kesehatan, mengapresiasi respons positif dan komitmen daerah atas MOU dengan Kemenkes. “Itu semua semata-mata untuk mewujudkan Indonesia sehat, ” tutur Nila Moeloek.
“Kita sekarang masih meributkan atas defisit BPJS, padahal ada yang lebih penting, yakni mendorong proses promotif dan preventif. BPJS “overload” karena data yang ada banyak mengkover untuk tindakan kuratif (pengobatan/penanganan) penyakit jantung. Ada sekitar Rp10, 4 triliun untuk pengobatan penyakit ini,” kata Menkes.
Menurut dia, ada tiga yang diharapkan jadi perhatian daerah untuk menyukseskan program Indonesia sehat, yakni melandingkan paradigma sehat melalui penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat), UKBM, Posyandu dan Posbindu. Selain itu, penguatan yankes melalui PIS-PK, peningkatan sarpras nusantara sehat, pendayagunaan dokter spesialis, akreditasi puskesmas dan RS, serta JKN melalui peningkatan cakupan kepesertaan.
Kegiatan penetapan penyerahan kebutuhan/formasi PNS Kemenkes ke daerah yang berlangsung Selasa (19/3/2019) itu digelar di gedung Sujudi Kementerian Kesehatan RI.
Distribusi formasi CPNS bidang kesehatan tersebut sebagai bagian dari langkah menguatkan visi Indonesia Sehat. “Ada 386 kota/kabupaten dan satu provinsi yang menerima distribusi formasi untuk jabatan dokter, dokter gigi dan bidan, ” kata Sekjen Kemenkes RI, Oscar Primadi.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah PTT Kemenkes mencapai 43.310 orang dan hingga tahun 2017 sebanyak 39.090 yang telah masuk dalam formasi PNS.(ant/iss/ipg)