Jokowi Instruksikan Evaluasi Menyeluruh Efektivitas PSBB

Joko Widodo Presiden meminta evaluasi menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan jaga jarak fisik serta protokol kesehatan di sejumlah daerah.

Jokowi juga memerintahkan jajarannya membenahi keterhubungan data kasus di setiap daerah, baik yang menerapkan PSBB atau tidak.

Perintah itu disampaikan Presiden, dalam rapat kabinet terbatas yang dilaksanakan pagi hari ini, Selasa (12/5/2020), melalui video konferensi, dari Istana Merdeka, Jakarta.

“Saya ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB mau pun tidak,” ujarnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hasil dan efektivitas pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah bervariasi.

Ada daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, tapi tidak drastis. Lalu, ada daerah yang mengalami penurunan kasus namun masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten.

Selain itu, ada juga daerah yang menerapkan PSBB, tapi berdasarkan jumlah kasus positif yang ada, tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.

“Hal-hal seperti itu perlu digarisbawahi. Ada apa, mengapa?” tanya Presiden.

Kemudian, dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, cuma 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sedangkan sisanya tidak menerapkan PSBB.

Maka dari itu, Presiden menyebut perlunya evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Harus dibandingkan antara yang PSBB mau pun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan supaya masing-masing daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan dalam hal penerapan PSBB.

Menurutnya, pelaksanaan PSBB menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang saling berkaitan. Sehingga, pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat dapat dilakukan secara terpadu dan lebih baik. (rid/ang/ipg)