Khofifah: Banyak Pemda Tidak Spesifik Anggarkan Jaring Pengaman Sosial

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengakui, banyak pemerintah daerah (Pemda) di Jatim yang tidak spesifik menganggarkan jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat terdampak Covid-19.

“Banyak di antaranya gelondongan (tidak terpilah-pilah). Kalau di kami ada khusus untuk promotif-preventif, ada khusus kuratif, ada khusus jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi,” ujarnya, Jumat (8/5/2020) malam.

Penyiapan anggaran secara spesifik dan terfokus, kata Khofifah, sebenarnya sudah sering dikoordinasikan dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi Pemda bersama kementerian.

“Baik dalam rapat koordinasi bersama Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), maupun dalam kesempatan lain yang melibatkan perwakilan Pemkab dan Pemkot,” katanya di Grahadi.

Khofifah tidak sampai menyebutkan pemkab/pemkot mana saja yang masih menganggarkan dana penanganan Covid-19 secara gelondongan dalam konferensi pers di Grahadi itu.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, tidak hanya masyarakat yang masuk data terpadu kesejahteraan saja yang terdampak. Mereka yang tidak terdata di data pemerintah pun terdampak.

Ini bisa dilihat dari angka pemutusan hubungan kerja di Jawa Timur yang sudah mencapai lebih dari 5 ribu orang. Juga para pekerja yang dirumahkan yang lebih dari 20 ribu orang.

Belum lagi para pelaku UMKM di berbagai sektor yang mana ketika penyakit Covid-19 mewabah di Jawa Timur, usaha mereka lesu dan kehilangan sebagian besar pendapatan.

Pandemi Covid-19 telah membuat hampir seluruh lapisan masyarakat terdampak. Yang kaya maupun yang miskin. Bedanya, yang kaya punya cadangan keuangan, yang miskin atau menjadi miskin butuh bantuan.

Belum terkonfirmasi, berapa banyak bantuan sosial yang sudah tersalurkan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sementara Pemprov Jatim sendiri yang akan memberikan pendampingan berupa bantuan keuangan khusus (BKK) untuk masyarakat terdampak di masing-masing pemkab/pemkot masih terganjal data.

Khofifah menyebutkan, Pemprov Jatim sudah menyiapkan BKK senilai Rp549,9 miliar untuk 750.000 keluarga terdampak se-Jawa Timur. Dana ini akan ditransfer ke masing-masing rekening Pemda.

Hanya saja, pemda yang sebelumnya berjibaku menuntaskan data keluarga penerima BLT ke Pusdatin Kemensos, masih harus mengumpulkan kembali data masyarakat terdampak.

Sebabnya, Khofifah meminta sejumlah pemerintah kabupaten untuk mengalihkan data keluarga penerima yang seharusnya untuk BKK Pemprov ke Pusdatin sebagai penerima BLT Kemensos.

“Jadi yang untuk Pemprov, saya sudah meminta pemkab/pemkot untuk hunting lagi KPM yang terdampak. Kita sama-sama tahu, di masa seperti ini verifikasi dan validasi data tidak mudah,” katanya.

BKK dari Pemprov itu, sebagaimana dijelaskan Khofifah, akan disalurkan masing-masing pemda dalam bentuk bantuan tunai atau sembako senilai Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan untuk setiap keluarga terdampak.

Syaratnya, keluarga terdampak itu bukan penerima bantuan lain baik dari pemerintah pusat (BPNT, Kartu Sembako, BLT Kemensos, BLT Dana Desa dan lain sebagainya), maupun dari pemkab/pemkot.

Pemprov Jatim, sebelum mentransfer dana BKK itu ke masing-masing rekening yang sudah disetorkan pemkab/pemkot, harus menandatangani bersama naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Untuk menuju penandatanganan NPHD, Pemprov harus lebih dulu mendapat data keluarga penerima manfaat BKK yang ditentukan oleh pemkab/pemkot. Kapan? Khofifah belum pernah menyampaikan target waktunya.(den/tin/ipg)