Targetkan PAD Rp 1T, Bojonegoro Minta Dukungan Industri Migas

Anna Muawanah Bupati Bojonegoro meminta industri migas bisa menjadi partner dalam mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp1 Triliun pada tahun 2019. Sebelumnya pada 2018, PAD Bojonegoro hanya berada di angka kurang dari Rp500 miliar.

Permintaan ini disampaikan Anna Muamanah dalam pertemuan dengan
Nanang Abdul Manaf President Director PT Pertamina EP, Ridwan Hisjam Pimpinan Komisi 7 DPR RI, Ali Masyhar Kepala SKK Migas Jabanusa.

Nanang mengaku, dukungan perusahaan terhadap Pemerintah Daerah tidak perlu diragukan. Sebab Pertamina EP dikatakannya memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

“Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Tapi mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perijinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi,” kata Nanang Abdul Manaf dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net pada Sabtu (23/3/2019).

Pertamina EP berharap, perijinan yang berhubungan dengan kelangsungan operasi harusnya tidak tertahan karena proses formalitas perijinan. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.

“Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja dan akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggung penghasil minyak dan gas nasional. Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu, Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Karena itu, Bojonegoro mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih dari Rp 2,7 triliun pada tahun 2018.

Sedangkan Ali Masyhar Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa menegaskan, semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.

“Komitmen itu tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Harapannya hanya satu, yakni Pemda bisa mempercepat perijinan yang diperlukan kegiatan hulu migas, sehingga target-target tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR dapat tercapai,” harap Ali.

Sementara Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR, menyebutkan bahwa target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI akan tetap mendukung Pertamina.

“Kami merasa perlu untuk mengingatkan. Diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari PemKab Bojonegoro, agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai,” ujar Ridwan. (bas/tin)