Presiden Tegaskan Data Penerima Bansos Covid-19 Perlu Dibuka kepada Publik

Joko Widodo Presiden meminta jajarannya membuka data penerima bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 kepada publik.

Menurut Jokowi, transparansi data itu perlu dilakukan supaya tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Perintah itu disampaikan Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas yang digelar pagi hari ini, Senin (4/5/2020), melalui video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta.

“Saya minta data penerima bansos dibuka secara tranparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan, kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan,” ujarnya.

Kemudian, Jokowi Presiden juga minta jajarannya menyediakan telepon khusus (hotline) untuk pengaduan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa segera melapor kalau menemukan penyimpangan.

Lebih lanjut, Presiden memerintahkan para menteri dan pejabat terkait mempercepat proses pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Saya minta kecepatan bansos itu sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima, semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima,” tegasnya.

Berdasarkan laporan Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), program jaring pengaman sosial (JPS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial tunal, BLT Desa sudah bergulir.

Secara khusus, Jokowi perintahkan Juliari Batubara Menteri Sosial, serta kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota, camat dan kepala desa turun ke lapangan.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak boleh kaku. Kalau ada warga miskin di daerah belum dapat bansos, maka pemerintah harus segera punya solusi. (rid/ang/ipg)