Inilah Carut Marut 17,5 Juta DPT Temuan Tim IT BPN

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Capres-Cawapres nomor urut 02 menemui KPU RI pada 1 Maret 2019 dan telah melaporkan temuan-temuan kejanggalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Agus Maksum Tim IT BPN mengatakan, meskipun sudah dilaporkan ke KPU, tetapi sampai hari ini DPT yang mengandung banyak cacat itu belum diperbaiki sesuai janji KPU.

Agus mengaku menemukan data pemilih yang janggal dan tidak wajar yakni jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar masing masing 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.

Kata dia, data yang tidak wajar itu berasal dari data yang Invalid ganda dan data yang tidak melalui proses coklit atau pencocokkan dan penelitian.

“Sebagai misal ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama dan kenyataan aneh ini terdapat pada ratusan TPS yang terkonsentrasi pada daerah daerah tertentu,” ujar Agus dalam Seminar “Bongkar Carut Marut DPT!” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Agus menjelaskan, tim IT BPN juga menemukan dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukkan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada lima provinsi di Jawa.

“Telah ditemukan data KK yang manipulatif, satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang dan lainnya. Hal ini merupakan manipulasi serius karena melanggar undang undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 488,” tegasnya.

Menurut Agus, temuan DPT Invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa timur, Jawa tengah dan Yogyakarta. Bila ditambah dengan beberapa wilayah lain total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 18 juta kasus.

“DPT yang mengandung banyak ketidakwajaran tidak logis dan Invalid merupakan ancaman terhadap legitimasi atau keabsahan Pemilu,” tegasnya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut persoalan serius yang menyangkut DPT sebagaimana tersebut diatas harus diselesaikan sesegera mungkin.

“Kita semua tidak ingin Pemilu 17 April 2019 menjadi Pemilu yang tidak jujur, tidak adil dan tidak berkualitas serta tidak berintegritas,” kata dia.

Oleh karena itu, atas nama BPN, Agus mendesak seluruh lembaga dan badan negara khususnya Kementerian Dalam Negeri sesegera mungkin menyelesaikan persoalan DPT diatas.

“Sesegera mungkin KPU pusat tidak hanya melakukan pencocokkan dan penelitian lewat seluruh aparat yang dimiliki, namun juga harus turun ke lapangan dalam rangka validasi dan verifikasi data DPT. Bila ada kemauan pasti ada jalan,” ujarnya.

Agus mendesak dan mendorong Bawaslu RI untuk memperkuat pengawasannya terhadap KPU RI.

“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan segenap rakyat Indonesia agar aktif mengawasi dan memverifikasi calon pemilih dengan mencocokkan DPT dengan calon pemilih di TPS masing masing,” pungkas Agus.(faz/tin/ipg)