2,7 Juta UMKM Non Agro di Jatim Diperkirakan Terdampak Larangan Mudik

Pemprov sudah mengantisipasi dampak ekonomi akibat larangan mudik dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap jutaan UMKM.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengaku sudah menghitung dan memetakan dampak ekonomi akibat berkurangnya aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah pertimbangkan dampak itu, sektor perdagangan juga sudah kami hitung, ada 2,7 juta UMKM non pertanian yang terdata di sensus,” ucap Emil, Selasa (21/4/2020).

Dari data tersebut, ada sekitar 860.000 pabrik yang bergerak memproduksi suatu barang dan sisanya 1.840.000 adalah UKM yang bergerak di bidang perdagangan.

“Ini treatment-nya sudah kami petakan dan kami hitung intervensi yang dibutuhkan. Programnya pun juga bermacam-macam,” lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini.

Salah satu intervensi yang dimaksud Emil adalah memperluas store marketing UKM sehingga tidak benar-benar berhenti total ketika aktivitas masyarakat berkurang.

Selain itu ada juga social safety net atau jaring pengaman sosial yang akan segera diselesaikan pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) tunainya oleh Kementerian Sosial pada Kamis (23/4/2020).

“Pemprov masih harus mengikuti itu (BLT Kemensos) dulu. Setelah itu rampung baru dipikir sisanya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Pemprov, kata dia akan membagi bentuk intervensi, baik berupa bantuan, kelancaran barang, dan juga untuk pemberdayaan UKM.(den/tin/rst)