Amien Rais anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan seringkali pihaknya dituduh melakukan gerakan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Padahal, kata Amien, apa yang dilakukannya, termasuk pengungkapan masalah 17,5 juta DPT tidak wajar adalah bentuk keinginan agar Pemilu nanti sah.
“Untuk kesekian kalinya dan kita seringkali dituduh melakukan upaya delegitimasi KPU, sesungguhnya kita justru akan mengupayakan agar Pemilu nya itu legitimate hasilnya, legitimate Presiden,” ujar Amien dalam seminar “DPT Bermasalah : Pemilu 2019 Berpotensi Chaos!” yang digelar di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Dengan Pemilu yang sah atau legitimate, kata dia, rakyat dan bangsa akan merasa puas.
“Kita ingin supaya bangsa ini betul-betul akan merasa puas dan bangga,” jelasnya.
Menurut Amien, demokrasi itu tambah hari harusnya semakin bagus, bukan sebaliknya seperti yang terlihat sekarang. Hal ini kemungkinan sangat buruk bagi demokrasi di masa depan.
Dia mengatakan, BPN sudah sering membahas masalah 17,5 juta DPT tidak wajar ini. BPN juga telah menyampaikan temuan ini ke KPU, tetapi sampai sekarang KPU masih memprosesnya.
Sementara Agus Maksum Tim IT BPN Prabowo-Sandi mengatakan, dalam 17,5 juta DPT tidak wajar itu diantaranya ada daftar pemilih dengan tahun kelahiran yang janggal hingga jumlah anggota keluarga dalam satu KK.(faz/ipg)