Larangan Mudik dari Jokowi Jawab Pertanyaan Publik Selama Ini

Dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Joko Widodo (Jokowi) Presiden akhirnya memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik. Hal ini juga setelah melihat survei Kementerian Perhubungan, yang menyebutkan bahwa ada 68 persen masyarakat yang tidak mudik dan 7 persen yang sudah mudik.

Keputusan Jokowi ini mengakhiri pertanyaan publik yang selama ini mempertanyakan bagaimana sebenarnya sikap pemerintah terkait dengan mudik, apakah memang benar melarang atau cuma merekomendasikan atau mempersilakan mudik.

Pertanyaan publik ini muncul karena memang sikap diantara pemerintah berbeda-beda. Misalnya, pada 27 Maret 2020, Adita Irawati Jurubicara Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa pemerintah merekomendasikan larangan mudik.

Sementara itu, pada 2 April, Fadjroel Rachman Juru bicara Presiden mengatakan bahwa tidak ada larangan resmi terhadap pemudik Idul Fitri 2020 M/1441 H. Pernyatan Fadjroel Rachman diralat sehari setelahnya, 3 April, oleh Pratikno Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menegaskan bahwa pemerintah justru sangat meminta masyarakat agar tak perlu kembali ke kampung halaman.

Saat itu, Maruarar Sirait politisi PDI perjuangan yang juga orang dekat Jokowi pada 4 April mengatakan bahwa Jokowi pada akhirnya akan melarang mudik. Bahkan Maruarar mengatakan keyakinannya itu.

Kini, terjawab sudah, akhirnya memang Jokowi melarang mudik sebagaimana keyakinan Maruarar. Saat hal ini dinyatakan kembali kepada Maruarar, dia mengatakan bahwa sejak semula yakin sebab Jokowi merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rakyat. Proses panjang Jokowi dari Walikota Solo hingga menjadi Presiden membuktikan bahwa Jokowi memang memahami dengan benar kepentingan rakyat.

“Dalam rekam jejak itu Jokowi selalu menjadikan rakyat sebagai hal utama dan pertama dalam membuat kebijakan. Apalagi ini menyangkut kesehatan dan keselamatan rakyat. Maka sejak awal saya yakin itu,” ujar Maruarar saat dihubungi suarasurabaya.net, Rabu (22/4/2020).

Saat ditanya mengapa bisa punya keyakinan itu sementara saat itu di internal pemerintah sendiri belum ada sikap yang kompak, Maruarar mengatakan bahwa ia telah dikader oleh Bapaknya sendiri yakni Sabam Sirait, yang tidak lain adalah pendiri Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1973 sebelum kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan.

Sabam mengajarkan bahwa berpolitik itu adalah memperjuangkan apa yang diyakini benar, apakah itu menyangkut orang atau kebijakan.

“Dan dalam memperjuangkan itu, keselamatan rakyat harus menjadi hal yang paling utama,” jelas Ara, dengan nada merendah.

Maruarar juga yakin bahwa seorang Presiden itu merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara yang harus yakin dan tegas dalam memberikan perintah. Dan Jokowi sedang memberikan perintah dengan tegas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk melarang rakyatnya mudik demi keselamatan rakyat itu sendiri.

“Selain tegas, Jokowi juga sangat amanah,” kata Maruarar.(faz/ipg)