Prabowo Pertegas Pemerintahan Inklusif dalam Kampanye Pamungkas di Surabaya

Prabowo Subianto Calon Presiden nomor urut 02 kembali menepis tuduhan akan menerapkan pemerintahan yang eksklusif anti Pancasila. Dia menegaskan bahwa dia juga didukung tokoh-tokoh selain dari agama Islam.

“Ada yang menuduh saya dan tim saya, tidak inklusif, seolah kita mau membangun pemerintahan yang tidak Pancasila atau Khilafah. Tapi ada tokoh agama lain seperti tokoh nasrani yang mendukung kami. Saya juga menerima dukungan 300 pendeta Protestan, tim saya juga banyak yang Katolik dan Hindu. Saya sendiri mantan prajurit, saya menjadi komandan pasukan tempur. Coba tanya ke mereka para mantan tentara, Prabowo apakah di balakang meja atau bertempur bersama mereka, tanya mereka apakah Prabowo korupsi atau tidak,” ujar Prabowo dalam pidato di kampanye terbuka di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jumat (12/4/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, bahwa psikologis tentara paling benci pada koruptor.

“Prajurit tidak suka atasan yang maling. Istilah di kalangan prajurit disebutnya Kapal Keruk. Jadi anak buah kalau lihat atasan mau kolonel jenderal mau bintangnya penuh se dada, kalau dikenal Kapal Keruk ya jenderal Kapal Keruk,” katanya.

Dalam kampanye itu, Prabowo didampingi 58 tokoh dari lintas profesi, baik itu ekonom, akademisi, dan pengusaha muda. Prabowo mengatakan, mereka datang dengan alamiah atau sukarela untuk bersama-sama menbantunya.

Di antara yang hadir, Ichsanuddin Noorsy, Erwin Aksa, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, Dahlan Iskan, dan Gatot Nurmantyo.

Prabowo juga mengatakan, bahwa pemimpin yang sukses itu mau mencari putra putri terbaik dan akhlaknya yang juga terbaik.

“Kami tidak perlu seorang berlian dengan sederet gelar, tapi hatinya tidak mau bela bangsanya sendiri. Kita tidak perlu dipilih majalah asing seperti Menteri terbaik. Bung Karno pernah bilang kalau ada orang dibenci bangsa lain, jangan jangan orang itu yang paling getol membela rakyat,” katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kalau ada kelompok yang ingin berbuat curang dalam pemilu atau ada kelompok yang membiarkan kecurangan dalam pemilu, itu sama saja dengan pengkhianat negara.

“Setiap rakyat memiliki hak yang sama, setiap suara rakyat adalah sakral. Setiap usaha menyeleweng dari kemurnian pemilihan suara rakyat adalah penghianatan cita-cita pendiri negeri ini. Mereka yang hendak melakukan penyelewengan dan membiarkan penyelewengan adalah penghianat nagara dan bangsa. Apapun keputusan rakyat harus dihormati,” katanya. (bid/iss/ipg)