Jumat, 22 November 2024

PWPM Jatim Dorong Pemprov Petakan Daerah untuk Penerapan PSBB

Laporan oleh Anggi Widya Permani
Bagikan
PW Pemuda Muhammadiyah Jatim saat bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim di Grahadi, Selasa (14/4/2020). Foto: Istimewa

Edi Utomo Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jatim mengatakan, butuh ketegasan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini mengingat oerkembangan jumlah kasus Covid-19 di Jatim semakin mengkhawatirkan.

Hampir seluruh daerah telah dinyatakan sebagai zona merah. Bahkan di beberapa daerah dengan jumlah kasus tertinggi belum menunjukkan pergerakan kurva yang melandai.

Untuk itu, PW Pemuda Muhammadiyah Jatim mendesak agar pemerintah khususnya Pemprov Jatim, agar segera memetakan daerah-daerah yang menjadi epicentrum peningkatan jumlah kasus Covid-19. Pemetaan itu selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk segera mengusulkan PSBB.

“Jangan hanya menunggu usulan dari daerah. Karena Pemprov bisa pro aktif mengusulkan ke pusat atau berkordinasi dengan daerah untuk penerapan PSBB,” tutur Edi Utomo Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jatim, berdasarkan rilis yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (14/4/2020).

Menurut Edi, penerapan PSBB di Jatim tidak dapat hanya diputuskan satu daerah saja. Karena imbas dari PSBB juga akan berdampak pada daerah lain di sekitarnya.

Misalnya Surabaya, jika diterapkan PSBB secara otomatis akan terkait dengan daerah di sekitarnya seperti Sidoarjo dan Gresik. Sehingga, dibutuhkan kordinasi yang intensif oleh Pemprov Jatim sebelum menerapkan PSBB.

“Pemprov perlu terlibat dalam mengidentifikasi berbagai dampak yang terjadi jika satu daerah menerapkan PSBB. Karena Sidoarjo dan Gresik merupakan penyanggah Kota Surabaya. Ini harus dilihat secara utuh. Begitupun jika Kota Malang menerapkan PSBB, maka dampaknya juga akan dirasakan Kabupaten Malang sampai Kota Batu,” tegas Edi.

Dalam kaitannya dengan PSBB, PWPM Jatim sepakat hal tersebut akan efektif untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim. Karena itu, kepala daerah harus siap meletakkan ego sektoralnya untuk dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Surabaya menjadi kota yang paling tinggi jumlah kasusnya. Sementara arus orang yang keluar masuk Kota Surabaya setiap hari masih sangat besar. Maka potensi penyebarannya masih akan terus terjadi pada beberapa daerah di Jatim,” pungkas Edi. (ang/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
27o
Kurs