Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyebutkan, setidaknya sudah 307 wilayah pemukiman di Jawa Timur yang memberlakukan pembatasan mobilitas penduduk. Kawasan tersebut saat ini tengah dijaga TNI/Polri.
“Hari ini sudah ada 307 area permukiman yang dijaga oleh TNI dan Polri, dengan harapan bahwa area permukiman itu akan bisa saling menjaga penghuninya maupun yang akan bertamu di area pemukiman itu,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (2/4/2020).
Menurut Khofifah, pembatasan itu tak berlaku untuk urusan seperti kesehatan, logistik, perdagangan, maupun perekonomian. Pembatasan ini diharapkan dapat menekan angka persebaran Covid-19.
“Ini harus diikuti dengan disiplin oleh semua warga Jawa Timur, supaya ikhtiar kita bisa mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
Sementara itu, Khofifah mengungkapkan upaya pencegahan meluasnya persebaran Covid-19 di Jatim. Selain membatasi mobilitas penduduk, juga mengaktifkan ruang konsultasi dan berbagi informasi melalui grup WhatsApp http://infocovid19.jatimprov.go.id/wacovid19
Di grup WA itu, masyarakat bisa konsultasi atau bertanya data berapa jumlah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) atau Orang Dengan Pengawasan (ODP) di daerahnya masing-masing. Tidak hanya mencakup wilayah kabupaten/kota, melainkan hingga kecamatan tempat tinggal.
“Kami berharap pemerintah kabupaten/kota terus membantu memperbaharui data tersebut. Dengan begitu bakal memperkaya datanya,” katanya.
Hingga Kamis 2 April, data Pemprov Jawa Timur untuk pasien positif mencapai 103 orang. Dari angka itu yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 22 pasien atau 21,3 persen. Sedangkan yang meninggal ada 11 orang setara dengan 10,6 persen.
Sejauh ini pemprov, menurut Khofifah telah menyiapkan bed sebanyak 2.351 tempat tidur untuk menangani Covid-19. Dengan 1.357 bed diantaranya adalah bangsal khusus untuk ruang isolasi. Seluruh bed itu tersebar di 75 rumah sakit rujukan di Jatim. (bid/ang/rst)