Pemprov Jatim Bebaskan Sewa Penghuni Rusun Selama Tiga Bulan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan uang sewa bagi penghuni rumah susun sewa (rusunawa) milik pemprov untuk tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Kebijakan itu dikeluarkan untuk meringankan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi.

Ada empat rusunawa milik Pemprov Jatim yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Yaitu Rusunawa Gunungsari, Rusunawa SIER, Rusunawa Sumur Welut, dan Rusunawa Jemundo di Kabupaten Sidoarjo.

“Total ada 772 unit di empat rusunawa. Maka dalam 3 bulan ini mereka dibebaskan sewa hunian,” kata Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (2/4/2020) petang.

Khofifah meminta kepada para kepala daerah di kabupaten/kota se Jatim yang mengelola rusunawa juga mengeluarkan kebijakan yang serupa, yaitu membebaskan uang sewa hunian kepada warga penghuni.

“Karena banyak pemkab dan pemkot yang sudah memiliki rusunawa, maka kami imbau untuk bersama-sama meringankan beban mereka,” ujar Khofifah.

Baju Trihaksara Kepala Dinas PU Cipta Karya menjelaskan, Rusunawa Gunungsari terdiri dari 248 unit. Sewa yang dibebaskan selama tiga bulan hunian sebesar lebih dari Rp189.180.000. Kemudian Rusunawa SIER jumlah hunian 60 (unit), sewa hunian selama tiga bulan sebesar Rp46.140.000.

“Sedangkan untuk Rusunawa Jemundo, sebanyak 50 unit dengan uang sewa selama tiga bulan sebesar Rp43.180.000. Rusunawa Sumur Welut dengan 407 hunian, sewa hunian selama tiga bulan sebesar Rp320.850.000. Sehingga total biaya yang dibebaskan (dari empat rusunawa) sebesar Rp600.090.000,” ujarnya.

Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat makin meluasnya persebaran Covid-19 yang secara otomatis berdampak secara ekonomi kepada masyarakat di Jatim.

“Kebijakan ini sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan,” katanya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Gugus Tugas Covid-19 Jatim, sebanyak 103 orang terkonfirmasi positif Covid-19 sama dengan data Rabu kemarin, 1 April 2020.

Penambahan terjadi pada jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang saat ini sebanyak 686 orang. Peningkatan juga terjadi pada kategori orang dalam pemantauan atau ODP sejumlah 8.365 orang. (bid/ang/rst)