ITS Beri Rekomendasi Pemprov Jatim Hadapi Puncak Covid-19

ITS berikan rekomendasi bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menghadapi puncak pandemi Covid-19, yang diperkirakan bakal terjadi pada Mei 2020.

Menghadapi puncak pandemi Covid-19, yang diperkirakan terjadi pada Mei 2020 mendatang, Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKKPBI ITS) kirimkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi menyangkut berbagai persiapan diantaranya untuk kebutuhan medis dalam menghadapi puncak pandemi Covid-19, yang diperkirakan bakal terjadi tersebut.

Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng., Kepala PKKPBI ITS menyampaikan bahwa berdasarkan data yang telah diolah dari Command Centre BUMN, diperkirakan puncak pandemi Covid-19 akan terjadi di minggu pertama dan kedua pada Mei 2020.

“Oleh karena itu, ITS memberikan rekomendasi bagi Pemprov Jawa Timur untuk segera mempersiapkan hal ini dengan sebaik-baiknya dan secepatnya,” terang Arman sapaan Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng.

Dosen Departemen Manajemen Bisnis ini memaparkan, rekomendasi yang diberikan ITS mencakup dua poin yang menjadi perhatian khusus.

Poin pertama adalah mempersiapkan rumah sakit beserta tenaga medisnya untuk menampung pasien positif Covid-19 nantinya. “Hal ini untuk mencegah terjadinya keterbatasan ruang perawatan bagi pasien,” papar Arman.

Arman menjelaskan bahwa ITS memberikan beberapa usulan berupa mitigasi yang bisa dilakukan Pemprov Jawa Timur untuk menghadapi puncak pandemi Covid-19 nantinya.

Usulan yang pertama adalah mengubah fungsi lahan terbuka perkantoran milik pemerintah yang berdekatan dengan rumah sakit menjadi Unit Gawat Darurat (UGD) sementara.
“Adapun UGD tersebut akan menggunakan ruang isolasi modular atau yang bisa dibongkar pasang,” kata Arman.

Poin kedua, adalah mengintegrasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan rumah sakit milik swasta. Integrasi ini menggunakan sistem Bawah Kendali Operasi (BKO) yang bertujuan untuk mengontrol dan mendistribusikan sumber daya kesehatan, seperti obat-obatan, ambulans, tenaga kesehatan, serta Alat Pelindung Diri (APD) di setiap rumah sakit di Jawa Timur.

“Tentunya untuk jumlah rumah sakit yang akan diintegrasikan perlu pendataan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terlebih dahulu,” ujar Arman.

Poin usulan ketiga adalah membentuk pusat komando penanganan Covid-19 berskala provinsi. Pusat komando ini berfungsi untuk mengintegrasikan kebutuhan medis dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov Jawa Timur dan melakukan pemantauan jumlah tenaga medis beserta pasien positif Covid-19 di setiap daerah.

“Pusat komando ini akan menggunakan sistem informasi terpadu yang mengadopsi Command Center milik BUMN yang ada di Jakarta,” tegas Arman.

Selain mempersiapkan rumah sakit beserta tenaga medisnya, lanjut Arman, Pemprov Jawa Timur juga harus memastikan persediaan APD untuk tenaga medis dan ventilator bagi setiap pasien positif Covid-19.

Hal ini merupakan poin kedua dari rekomendasi ITS. “Poin ini merupakan hal yang terpenting demi memudahkan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya,” kata Arman. ITS, lanjut Arman telah berusaha untuk memberikan kontribusi berupa desain bentuk fasilitas ruang isolasi modular.

Selain itu, ITS juga melakukan produksi Alat Pelindung Diri (APD) yang dirancang oleh Departemen Desain Produk Industri (Despro) ITS sebanyak 300 unit produksi per hari.

Namun, diperlukan langkah semi industri untuk diproduksi secara massal. “Adapun saat ini pesanannya telah mencapai 126 ribu, namun hanya tersisa satu bulan saja untuk menghadapi puncak pandemi ini,” papar Arman.

Sama halnya dengan APD, ITS juga sudah mempersiapkan purwarupa ventilator yang akan diuji oleh tim dokter dari Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA).

Jika lolos tes uji tersebut, ITS akan melakukan produksi massal dengan melibatkan beberapa industri yang berkaitan. “Contohnya di Amerika yang menggunakan industri otomotif yang dialihkan untuk memproduksi ventilator,” kata Arman lagi.

Oleh karena itu, ITS berharap Pemprov Jawa Timur dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan manufaktur untuk melakukan produksi ruang isolasi modular, APD, maupun ventilator dengan biaya murah, tetapi aman secara teknis. “Dan seharusnya proses produksi ini paling lambat dilakukan pada pertengahan April,” ujar Arman.

Dosen yang juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Business Analytic and Strategy (BAS) ini juga berharap kepada Pemprov Jawa Timur untuk segera mengkaji rekomendasi yang diberikan ITS supaya dapat segera dilaksanakan demi mempersiapkan puncak pandemi Covid-19 nantinya.

“Intinya jangan terlalu lama dalam bertindak, segera lakukan langkah darurat karena ini saatnya kita bersatu menghadapi Covid-19,” pungkas Arman, Senin (30/3/2020).(tok/ipg)