Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengakui beban fiskal APBD untuk penanganan COVID-19 cukup berat. Butuh beberapa stimulus supaya ruang fiskal Pemprov bisa lebih longgar.
Pemerintah Jawa Timur, kata Khofifah, memikirkan langkah taktis menyusun kebijakan fiskal berkaitan penanganan COVID-19. Butuh ketepatan untuk mendongkrak perekonomian Jatim.
Khofifah akan memanfaatkan pos anggaran dari bagi hasil cukai rokok tahun 2019 lalu yang menurutnya memang tidak terpakai.
“Jadi bagi hasil cukai yang sudah disampaikan ke menteri keuangan tahun lalu, ada Rp 257 milliar tidak terserap untuk tambahan BPJS dan harus dikembalikan” ujar Khofifah, Selasa (24/3/2020).
Dana bagi hasil cukai itu, kata Khofifah, bisa dipakai untuk memberi stimulus mendongkrak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Baik berupa pelatihan atau model bantuan lainnya.
Dia sudah sampaikan keinginannya kepada menteri keuangan. “Kami sampaikan supaya kami dapat eksepsi dengan memberi ruang dari kementerian keuangan untuk bisa kita masukkan dalam kerangka fiskal,” katanya.
Khofifah mengklaim, rapat terbatas dengan Joko Widodo Presiden lewat video konferensi Pramono Anung Sekretariat Kabinet memberi sinyal bahwa Sri Mulyani Menteri Keuangan akan menyetujuinya.
Selain melihat kemungkinan penggunaan dana cukai, mantan menteri sosial akan berkordinasi dengan pelaku perbankan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Nah stimulus yang disiapkan pemerintah pusat terkait dengan dunia perbankan kemudian KUR, UMKM, dan seterusnya, kami akan melakukan konsolidasi internal,” ujarnya.
Sementara itu, Akhmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur mengatakan, situasi sekarang sangat serius. Penyebaran virus corona tak hanya mematikan aktivitas manusia tapi juga ekonomi.
Pemprov Jatim, kata dia, perlu mengambil langkah kebijakan yang tepat. “Banyak kebijakan ekonomi. Tapi saya rasa tidak mungkin sifatnya dana. Kalau penundaan kredit atau suku bunga itu porsinya Pemerintah Pusat,” katanya.
Namun, politisi Partai Demokrat berpendapat, sektor UMKM memang memungkinkan untuk disentuh. Harus ada stimulus bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
DPRD Jawa Timur, menurutnya, siap mempercepat pembahasan Perubahan APBD yang seharusnya baru dibahas sekitar Juni mendatang. Karena menurutnya ini adalah keadaan darurat.
“Kalau kepentingan darurat dewan setuju dengan langkah gubernur, karena eksekusinya memang langsung gubernur. Sepanjang ada dana cadangan silahkan. Tapi kalau tidak ada mendahului P-APBD kenapa tidak,” katanya.(den/ang/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
