Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memutuskan untuk saat ini peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur tetap dirahasiakan supaya tidak terjadi alienasi (diasingkan) oleh masyarakat.
Pemprov Jatim, kata dia, mulai Rabu (18/3/2020) ini sudah mulai melacak (tracing) orang dengan risiko (ODR) karena pernah kontak dengan delapan pasien positif COVID-19 di Jatim.
Delapan pasien positif COVID-19 yang itu tiga di antaranya dirawat di RS Unair, dua lainnya di RSUD dr Soetomo, satu di Rumah Sakit Angkatan Laut dr Ramelan, dan dua lainnya di RSUD dr Syaiful Anwar Malang.
Setelah tracing, ODR yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 itu sebisa mungkin memang akan diisolasi. Baik secara mandiri, di rumah masing-masing, atau di dalam fasilitas kesehatan.
Khofifah menegaskan, isolasi itu tidak sama dengan alienasi. Isolasi tidak bertujuan mengasingkan siapapun. Baik Orang dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien dalam Pengawasan (PDP) terkait COVID-19.
Peta sebaran COVID-19 di Jatim, yang menurut Khofifah akan akan terintegrasi secara digital, tetap tidak akan dia publikasikan karena dia khawatir terjadi alienasi oleh masyarakat.
Peta digital sebaran COVID-19 hasil tracing tertutup Pemprov Jatim bersama Tim RSUD dr Soetomo terhadap riwayat kontak pasien positif COVID-19 saat ini hanya bisa diakses tim tracing.
“Kami sih sebetulnya tidak merahasiakan. Kami sudah melakukan tracing secara tertutup. Hari ini tim tracing itu kerja. Hanya saja, ada kekhawatiran itu. Isolasi itu tidak sama dengan alienasi,” ujarnya.
Dia pun menceritakan pertemuannya dengan perempuan warga Banyuwangi yang hendak pergi ke Depok. “Ini true story. Saya ketemu sekitar tanggal 1 (Maret) dini hari,” ujarnya.
“Saya ketemu di salah satu rest area di Pasuruan. Beliau sebetulnya mau ke Depok. Dia bilang, ‘Bu saya ini mau ke Depok tapi, kok, enggak boleh pulang, ya? Takutnya nanti kena sebaran.’ Ini true story,” ujarnya.
Melalui cerita itu, Khofifah ingin menunjukkan bahwa alienasi oleh masyarakat itu sudah terjadi bahkan sebelum adanya kasus positif COVID-19 di Jawa Timur.
Dia khawatir, bila peta sebaran kasus COVID-19 di Jatim bisa diakses publik, selain akan terjadi kepanikan, masyarakat di lokasi yang ada di peta akan mengalienasi ODR, ODP, maupun keluarga PDP.
Dengan adanya delapan pasien positif COVID-19 di Jatim ini, salah satu langkah yang Pemprov adalah menyiagakan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Persalinan Desa (Polindes), dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
Fasilitas kesehatan pertama di masyarakat itu dia minta segera membuka posko COVID-19 mulai Kamis (19/3/2020) yang bisa melayani masyarakat dengan gejala seperti batuk, flu, dan demam.
“Saya minta supaya posko lebih aktif lagi besok. Lalu Pustu itu tidak selalu ada dokternya. Kami harap Pustu, Polindes, Ponkesdes yang punya bidan dan perawat menyosialisasikan agar masyarakat bisa datang ke puskesmas untuk melakukan layanan pengecekan. Supaya bisa mendapat ketenangan,” ujarnya.(den/tin/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
