PUPR Akan Danai Jalan Lintas Selatan Kalau Sudah Ada yang Bebaskan Lahan

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) terkendala pembebasan lahan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendanai pembangunan bila lahan sudah dibebaskan.

“Ini yang tidak bisa dihitung adalah pembebasan lahannya. Masih ada sekitar 206 kilometer (yang belum dibebaskan),” ujar Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, Selasa (10/3/2020).

Dari 206 kilometer itu, kata Khofifah, ada 36 kilometer yang sudah dibebaskan. Dia pun sudah meninjau lahan yang sudah dibebaskan itu bersama dengan Tim dari Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.

“Jadi kalau sudah ada yang bisa membuka pembebasan lahan untuk bisa membangun koneksitas itu, maka PUPR akan melakukan ikhtiar pendanaannya. 2020 ini, lot 9 jalan. Lot 6 (dan) Lot 7 juga jalan,” ujarnya.

Khofifah juga menyebutkan, masih ada 17 kilometer lagi tapi prencil-prencil (terpencar-pencar) yang pengerjaannya juga bisa dilakukan pada 2020 ini. Pemerintah pun fokus pada pembebasan lahan lainnya.

“2021 juga ada. Kalau misalnya 30 kilometer dari Sendang Biru (Kabupaten Malang) ke Lumajang itu klir (terbebaskan), maka sesungguhnya itu sangat mungkin bisa dilakukan di 2021,” katanya.

Pembangunan JLS bertujuan untuk mengoneksikan wilayah utara, tengah, dan selatan Jawa Timur. Saat ini yang sudah terbangun sepanjang 379,52 km. Ruas yang belum terbangun sepanjang 228,915 kilometer. (den/bas/ipg)