Khofifah: Sungai Jompo Itu Sungai Provinsi, Jalannya Jalan Nasional, Izinnya dari Pemkab Jember

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menegaskan, amblasnya Jembatan Sungai Jompo dan ruko di Jalan Sultan Agung, Jember, Senin (2/3/2020), adalah tanggung jawab bersama.

“Sungai Jompo itu sungai provinsi. Jalannya jalan nasional, nah izinnya dari kabupaten. Kami sudah membahas itu,” ujar Khofifah Senin (2/3/2020).

Sebagaimana diketahui, Jembatan Jompo di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, ambrol akibat longsor pada Senin (2/3/2020) sekitar pukul 04.00 WIB.

Ada sembilan ruko di sepanjang jembatan itu yang ambles masuk ke dalam Sungai Jompo. Sedangkan tujuh ruko sisanya berpotensi ambles karena badan bangunan yang sudah retak.

Khofifah mengaku sudah mengonfirmasi kerawanan di lokasi itu sejak terjadinya banjir bandang di Jember pada 1 Februari lalu. Dia bahkan sudah merapatkan ini dengan semua pihak.

“Kami waktu itu sudah rapat, dengan Balai Besar Jalan Nasional, ada juga Bupati, ada Dandim dan ada Kapolres. Lengkap. Titik yang terjadi itu (amblas) memang sudah dalam keadaan kritis,” ujarnya.

Ahmad Subki Kepala BBPJN VIII sebelumnya bilang, sebenarnya dana perbaikan pondasi yang tergerus aliran sungai senilai Rp10 miliar sudah dianggarkan untuk dua tahun anggaran.

Sudah sejak 2018 lalu dana perbaikan ini sudah dianggarkan tetapi tidak pernah bisa terserap karena pelaksanaannya menunggu pembebasan lahan dari ruko-ruko yang ada di sana.

Sebagaimana dikatakan Khofifah, izin berdirinya ruko-ruko di bantaran Sungai Jompo di Jalan Sultan Agung merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemkab Jember belum memberikan klarifikasi mengenai keberadaan ruko dan upaya mereka untuk membebaskan lahan itu dari ruko demi memperlancar perbaikan pondasi bantaran sungai.

Baik Khofifah maupun Ahmad Subki sependapat. Saat ini, semua pihak akan fokus menangani pembersihan runtuhan bangunan ruko dari Sungai Jompo agar tidak menimbulkan masalah lain.

Kini Jalan Sultan Agung Jember sudah ambrol. Subki berharap semua pihak, baik itu provinsi, pemerintah kabupaten dan BBPJN VIII bersama gotong royong memperbaiki kerusakan.

“Hasil rapat kordinasi dengan bupati, dihadiri Dandim, termasuk perwakilan warga, bagaimana supaya runtuhan ruko segera dibersihkan. Kalau tidak, runtuhan itu jadi bendungan. Sekota Jember bisa banjir,” kata Subki.

Khofifah sendiri mengaku sudah mengirimkan tim ke Jember, terutama BPBD dan Dinas PU Bina Marga untuk mengantisipasi terjadinya banjir seperti yang terjadi sebelumnya.

“Di situ ada daerah yang terdampak banjir. Ada 700an KK yang harus dilakukan tanggap darurat. Tim BPBD dan Bina Marga sudah di lapangan. Saya minta disegerakan dikirim eskavator,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembersihan puing-puing reruntuhan ruko di Sungai Jompo, Khofifah sudah berkoordinasi dengan BBPJN VIII agar memperhitungkan kapasitas jalan dengan alat berat.

“Karena di bawah Jalan Sultan Agung itu ada pipa PDAM yang mengaliri sekitar 3 ribu rumah warga. Kalau pipa itu pecah, warga yang teraliri PDAM dari pipa itu akan terdampak,” ujarnya.(den/iss)