Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, memaparkan tiga pilihan terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
Tiga opsi itu disampaikan dalam forum rapat kabinet terbatasdi Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Di hadapan Joko Widodo Presiden, Jusuf Kalla Wakil Presiden, sederet menteri, pimpinan lembaga dan beberapa orang kepala daerah peserta rapat, Kepala Bappenas menjelaskan secara singkat mengenai tiga opsi itu.
Opsi pertama, ibu kota negara tetap di Kota Jakarta, tapi kawasan Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, menjadi distrik khusus pemerintahan.
“Distrik khusus itu cuma untuk kantor pemerintahan dan kementerian/lembaga, supaya koordinasi antarlembaga pemerintah lebih efisien,” ujarnya di Kantor Presiden.
Opsi kedua, lanjut Bambang, ibu kota pindah sekitar 50-70 kilometer dari Kota Jakarta, seperti Putrajaya yang menggantikan Kuala Lumpur sebagai pusat administrasi Negara Malaysia.
Dua nama daerah yang sempat disebut dalam opsi kedua adalah Jonggol sebuah kecamatan di daerah Bogor, Jawa Barat, dan Maja, kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten.
Sedangkan opsi ketiga, adalah memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, dengan harapan perekonomian tidak lagi terpusat di Jakarta.
Alternatif ketiga itu membutuhkan lahan yang luas dengan karakter bebas bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta sumber air yang cukup.
“Arahan Presiden, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, tapi bicara juga mengenai Pulau Jawa karena pulau Jawa yang dihuni 57 persen penduduk Indonesia sekitar 140-150 juta orang. Ekonominya menyumbang 58 persen dengan kepadatan yang tinggi, tapi daya dukungnya makin terbatas dengan banyaknya lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan dan properti,” paparnya.
Lebih lanjut, Bambang Brodjonegoro Menteri PPN/Kepala Bappenas mengusulkan, Ibu Kota Indonesia yang baru adalah kota yang sudah eksis. Sehingga pemerintah tidak perlu banyak membangun infrastruktur, dan letak geografisnya ada di tengah.
Kriteria berikutnya, kota itu tidak jauh dari pantai, tingkat layanan air minum dan telekomunikasi sudah baik. Laku daru sisi sosial, kota itu minim konflik dan masyarakatnya terbuka terhadap warga pendatang.
Berdasarkan kriteria tersebut, kota di luar Pulau Jawa yang berpotensi menjadi pengganti Jakarta, ada di Pulau Kalimantan. (rid/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
